Budiman Sudjatmiko Sebut Pemahaman Cak Imin Mungkin Belum Sempurna Soal IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terkini.

Politisi kawakan, Budiman Sudjatmiko sebut pemahaman Cak Imin mungkin belum sempurna soal IKN Nusantara.

Tim Kampanye Nasional alias TKN Prabowo-Gibran patahkan argumen Cak Imin dengan mudah soal IKN Nusantara.

Ia merasa aneh, bila Cak Imin berdalih telah melakukan evaluasi soal investasi IKN Nusantara di tengah situasi politik yang belum jelas, selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Budiman Patahkan Argumen Cak Imin, Sebut Pemahaman Cawapres Anies Soal IKN Nusantara Tak Sempurna

Baca juga: Progres Terbaru Pembangunan IKN Nusantara, Daftar Proyek yang Tuntas, Siap Jadi Ibu Kota RI di 2024

Baca juga: Budiman Patahkan Argumen Cak Imin, Sebut Pemahaman Cawapres Anies Soal IKN Nusantara Tak Sempurna

Lanjut tidaknya megaproyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur kembali jadi perbincangan.

Terlebih usai debat cawapres beberapa waktu lalu.

Pasalnya, cawapres npmor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut IKN bukan skala prioritas untuk dilanjutkan.

Cak Imin pun menguraikan sejumlah argumentasinya mengapa proyek IKN harus dievaluasi.

Namun, semua argumen Cak Imin ini dipatahkan Budiman Sudjatmiko.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini menilai pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar yang sekarang menolak IKN masih belum sempurna mengenai sejarah, konteks dan relevansi IKN sebagai agenda strategis nasional.

"Pemahaman beliau mungkin belum sempurna. Mungkin perlu diingatkan kembali bahwa sejarah dan konteks agenda IKN adalah sebuah antisipasi Indonesia terhadap pemerataan pertumbuhan dan kemajuan Indonesia," kata Budiman Sudjatmiko kepada wartawan, Senin (25/12/2023).

Baca juga: Mau Tahu Hasil Pengumuman SKD CPNS Kemendikbud 2023 Login sscasn.bkn.go.id

Dia mengatakan, pemindahan Ibukota Negara, lanjut Budiman, bukanlah sebuah gagasan yang baru muncul di era Presiden Jokowi.

“Ini adalah amanat dan harapan berkelanjutan sejak presiden Soekarno dan selanjutnya.

Namun baru baru Presiden Jokowi yang berani mewujudkan hal tersebut dengan rencana dan implementasi yang paling kongkrit.” kata dia.

"Ini adalah agenda strategis nasional yang tidak sepatutnya kita tarik-tarik ke ranah politik jangka pendek," lanjutnya.