Pemkab Paser Bawa Masalah Hauling Batu Bara di Batu Sopang ke Pemerintah Pusat dan Provinsi 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Dalam sepekan terakhir, sejumlah masyarakat di Kecamatan Batu Sopang menolak adanya aktivitas angkutan batu bara yang melintas di jalan provinsi.

Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser akan membawa permasalahan hauling batu bara itu ke tingkat yang lebih tinggi. 

Menurut Bupati Paser Fahmi Fadli, setiap orang mestinya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Masalah itu akan kami bawa ke tingkat yang lebih tinggi, karena memang kami tidak punya kewenangan sama sekali untuk melakukan penindakan di lapangan," terang Fahmi. 

Baca juga: Pernyataan Sikap Resmi, PMII Tarik Diri dari Aliansi Mahasiswa Paser, Berikut Alasannya

Untuk itu, Pemkab Paser mengambil langkah konkret, yakni melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. 

"Khusus untuk penanganan masalah pengangkutan batu bara ini, sudah kami komunikasikan langsung kepada gubernur," tandasnya. 

Dishub Paser pun telah melakukan koordinasi dengan Dishub Kaltim dan Balai Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kaltim di Balikpapan. 

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pemerintahan Adi Maulana menjelaskan, koordinasi itu dilakukan untuk memastikan adanya tindakan dari pihak yang memiliki kewenangan. 

"Tentu pihak yang memiliki kewenangan menegakkan aturan yang menindak yaitu pemerintah pusat dan provinsi, jangan menyerahkan penanganannya ke daerah," jelas Adi. 

Baca juga: Dinas PUPR-Pera Kaltim Berikan Bantuan Sumur Bor kepada Petani di Babulu Penajam Paser Utara

Adi menilai, penyelesaian persoalan tersebut tidak bisa dilimpahkan oleh Dishub Provinsi Kaltim ke Pemkab Paser. 

Terlebih komunikasi yang dilakukan sebelumnya kepada Pemda untuk melakukan tindakan, belum bisa dilaksanakan karena hanya penyampaian secara lisan. 

"Tentu kita berempati terhadap masalah yang ada, namun pemda juga harus berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada. Jadi, kami ingin menyelesaikan masalah ini dengan tetap berpegang pada aturan," pungkas Adi. 

Sekadar diketahui, sebelumnya Bupati Paser Fahmi Fadli bersama Kapolres Paser AKBP Yusep Dwi Prastiya beserta kepala OPD terkait telah melakukan pertemuan dengan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Paser.

Pertemuan itu membahas mengenai persoalan hauling batu bara di Kecamatan Batu Sopang. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.