Zulkifli Hasan Bakal Dipanggil Komisi IV DPR, Imbas Pidato Zulhas soal Bansos dari Jokowi yang Viral

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi IV DPR RI bakal memanggil Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan untuk memberikan klarifikasi terkait pidatonya yang menyebut bansos dari Presiden Jokowi.

Sebelumnya, pidato Zulhas yang menyebut bansos dari Jokowi ini menjadi viral di medsos.

Sorotan terkait pidato Zulkifli Hasan soal bansos dari Jokowi yang viral ini juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Aria Bima.

Rencananya, Aria Bima akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan atau Zulhas untuk mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Zulkifli Hasan dari Partai Apa? Profil Zulhas Ketua Umum PAN, Pernyataannya Diduga Mengolok Shalat

Baca juga: Pernyataan Zulkifli Hasan tentang Shalat Viral, PAN Bantah Menista Agama, Daftar Kontroversi Zulhas

Baca juga: Massa Minta Zulkifli Hasan Ditangkap soal Dugaan Penistaan Agama, PBNU Minta Zulhas Minta Maaf

Politikus PDIP ini menegaskan Zulhas harusnya fokus pada bagaimana cara untuk menurunkan harga-harga bahan pokok.

"Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp 15 ribu dan cabai mencapai Rp 175 ribu," kata Aria di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Dia menilai pernyataan Zulhas yang juga Ketua Umum PAN yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) itu bentuk politisasi bansos.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral.

Itu sesuatu yang tidak manusiawi," ujar Aria seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Politisi PDIP Bilang DPR akan Panggil Zulhas Karena Sebut Bansos Berasal dari Jokowi.

Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP ini menyebut partainya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos.

Aria menerangkan PDIP adalah partai pengusung pemerintahan Presiden Jokowi dari 2014-2019.

Sehingga ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," ungkapnya.

Aria pun meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.

Sementara,  Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berharap agar bansos pada 2024 berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan di 2023.