Pilpres 2024

Video Satpol PP Garut Dukung Gibran Viral, Cak Imin: Pernyataan Moeldoko Sakiti Nurani dan Etika

Cawapres nomor urut 1, Cak Imin sebut pernyataan Moeldoko terkait video Satpol PP Garut dukung Gibran yang jadi viral ini menyakiti nurani dan etika

Editor: Amalia Husnul A
Kompas.com/M Elgana Mubarokah/Dian Erika
Cak Imin - Moeldoko. Cawapres nomor urut 1, Cak Imin sebut pernyataan Moeldoko terkait video Satpol PP Garut dukung Gibran yang jadi viral ini menyakiti nurani dan etika 

Pasalnya, ia mengaku pernah mendapatkan keluhan dari Satpol PP yang menyampaikan kebingungan soal status mereka sebagai ASN atau masuk bagian dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Oleh karena itu, Moeldoko menduga bisa saja para anggota Satpol PP saat ini menyampaikan keluh kesahnya ke beberapa calon presiden maupun cawapres.

"Bisa saja mereka menyampaikan pada salah satu calon presiden.

Mungkin bukan hanya ke Mas Gibran, bisa saja ke calon yang lain karena itu bagian dari aspirasi mereka yang ingin mendapatkan perlakuan yang adil.

Sebenarnya itu poinnya," ujarnya.

Baca juga: Penuhi Panggilan Bawaslu Terkait Pembagian Susu di CFD, Gibran: tak Ada Sama Sekali Kegiatan Parpol

Respons Cak Imin

Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar menyesalkan pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut tidak ada pelanggaran atas dukungan anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Garut kepada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Pria yang karib disapa Cak Imin itu berpandangan, aparatur yang bekerja di kantor pemerintah daerah seharusnya harus netral dan tidak memihak.

“Sebagai honorer ataupun ASN yang (bekerja) di dalam lingkup pemerintahan termasuk di kantor Bupati, Pemda, apalagi berseragam, itu adalah bagian dari wilayah netral,” kata Muhaimin saat ditemui di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (4/1/2024).

“Pernyataan Pak Moeldoko menyakiti nurani dan etika,” kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Cak Imin menilai, akan sangat berbahaya bagi proses pemilihan umum jika aparatur pemerintah tidak netral.

Apalagi, Pol PP bekerja untuk melakukan penertiban.

“Kalau Satpol PP enggak netral gimana bahayanya kita ini?

Baca juga: KPU Umumkan Daftar 11 Panelis dan Aturan Baru Soal Singkatan di Debat Ketiga Capres

Pilih kasih, gambar yang didukung yang akan dibiarkan, gambar yang saingannya akan diturunkan, ini harus dilawan” ucapnya.

Sanksi 

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved