Video Satpol PP Garut Dukung Gibran Viral, Cak Imin: Pernyataan Moeldoko Sakiti Nurani dan Etika

TRIBUNKALTIM.CO - Video Satpol PP Garut memberikan dukungan untuk Gibran menjadi viral di medsos. 

Setelah video Satpol PP Garut dukung Gibran ini menjadi viral, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut tidak ada pelanggaran dalam video tersebut.

Menurut cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar yang biasa disapa Cak Imin, pernyataan Moeldoko terkait video Satpol PP Garut dukung Gibran tersebut menyakiti nurani dan etika.

Sebelumnya, video Satpol PP Garut dukung Gibran menjadi viral di medsos.

Baca juga: Viral Satpol PP Garut Dukung Gibran, Pimpinan Sayangkan Tindakan Anggota, Bakal Lakukan Investigasi

Baca juga: Gus Miftah akan Dipanggil Bawaslu, Video Viral Aksi Bagi-bagi Uang Disangkakan Pasal Money Politics

Baca juga: Profil Anisha Dasuki dan Ariyo Ardi, Jurnalis MNC Group yang Jadi Moderator Debat Ketiga Capres 2024

Sebelumnya diberitakan, sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap terhadap cawapres nomor urut 2, Gibran, viral di media sosial.

Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran.

"Kami dari forum komunikasi bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka, terima kasih," kata salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran.

Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari sepuluh orang anggota Satpol PP yang menyatakan dukungannya.

Setelah video tersebut viral dan jadi sorotan, Moeldoko memberikan pernyataannya. 

Dalam pernyataannya, Moeldoko tidak mempersalahkan tindakan satpol PP. 

Menurut Moeldoko, Satpol PP merupakan institusi yang belum mendapat posisi jelas dalam pemerintahan sehingga tak masalah anggota Satpol PP menyatakan dukungan kepada salah satu paslon.

"Kalau menurut saya enggak (tidak ada pelanggaran).

Ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN itu," ujar Moeldoko kepada wartawan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (3/1/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Cak Imin: Pernyataan Pak Moeldoko Menyakiti Nurani dan Etika!.

"Maka ya wajar mereka bisa menyampaikan (dukungan) kepada siapa pun, mungkin kebetulan ada salah satu calon di situ ya disampaikan," katanya lagi.

Moeldoko lantas mengungkapkan bahwa dirinya secara pribadi cukup prihatin dengan kondisi Satpol PP.

Pasalnya, ia mengaku pernah mendapatkan keluhan dari Satpol PP yang menyampaikan kebingungan soal status mereka sebagai ASN atau masuk bagian dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Oleh karena itu, Moeldoko menduga bisa saja para anggota Satpol PP saat ini menyampaikan keluh kesahnya ke beberapa calon presiden maupun cawapres.

"Bisa saja mereka menyampaikan pada salah satu calon presiden.

Mungkin bukan hanya ke Mas Gibran, bisa saja ke calon yang lain karena itu bagian dari aspirasi mereka yang ingin mendapatkan perlakuan yang adil.

Sebenarnya itu poinnya," ujarnya.

Baca juga: Penuhi Panggilan Bawaslu Terkait Pembagian Susu di CFD, Gibran: tak Ada Sama Sekali Kegiatan Parpol

Respons Cak Imin

Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar menyesalkan pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut tidak ada pelanggaran atas dukungan anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Garut kepada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Pria yang karib disapa Cak Imin itu berpandangan, aparatur yang bekerja di kantor pemerintah daerah seharusnya harus netral dan tidak memihak.

“Sebagai honorer ataupun ASN yang (bekerja) di dalam lingkup pemerintahan termasuk di kantor Bupati, Pemda, apalagi berseragam, itu adalah bagian dari wilayah netral,” kata Muhaimin saat ditemui di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (4/1/2024).

“Pernyataan Pak Moeldoko menyakiti nurani dan etika,” kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Cak Imin menilai, akan sangat berbahaya bagi proses pemilihan umum jika aparatur pemerintah tidak netral.

Apalagi, Pol PP bekerja untuk melakukan penertiban.

“Kalau Satpol PP enggak netral gimana bahayanya kita ini?

Baca juga: KPU Umumkan Daftar 11 Panelis dan Aturan Baru Soal Singkatan di Debat Ketiga Capres

Pilih kasih, gambar yang didukung yang akan dibiarkan, gambar yang saingannya akan diturunkan, ini harus dilawan” ucapnya.

Sanksi 

Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya.

Dia lantas menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video tersebut.

Eko menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut.

Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP karena para pelaku berstatus tenaga kontrak.

Satu orang anggota yang ada dalam video itu diberi sanksi skorsing tiga bulan.

Sementara anggota lain yang ada dalam video itu terkena sanksi skorsing satu bulan tanpa tunjangan.

Baca juga: Survei Elektabilitas Capres 2024, Prabowo Tertinggi di Jawa Timur, Persaingan dengan Anies - Ganjar

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.