Ciptakan Pemilu Jujur dan Adil, Kejati Kaltim Dirikan 14 Posko untuk Kawal Pemilu 2024

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Kepala Kejati Kaltim Hari Setiyono mengungkapkan, telah mendirikan posko untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.

Bahkan 14 posko telah dibentuk di 10 kabupaten  dan kota di Kaltim.

Posko ini juga bertujuan untuk memberikan bantuan hukum, pengawasan, dan penegakan hukum terkait dengan pemilu 2024

Selain itu, posko pemilu didirikan agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan layanan hukum terkait dengan pemilu.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Baca juga: Masa Kampanye Pemilu 2024, Inilah Pentingnya Penerapan Prinsip Kesantunan Berbahasa

Baca juga: Pastikan Keamanan dan Ketertiban Pemilu 2024, Polres Mahulu Gelar Operasi Mantap Brata Mahakam

"Kami turut mengimbau masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilu dan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif," tegas Hari, Kamis (4/1/2024).

Pembentukan posko pemilu merupakan salah satu program di bidang intelijen pada Kejati Kaltim.

Tak hanya pembentukan posko pemilu, Kejati Kaltim juga sudah melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan, pengawasan, dan penerangan hukum.

"Sepanjang 2023, kami telah melakukan 99 kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (LID/ PAM/ GAL) terkait dengan perkara pidana khusus, tindak pidana umum, dan tindak pidana terorisme," terang Kajati.

Bidang Intelijen Kejati Kaltim pada tahun 2023 telah melakukan 22 kegiatan penegakan ketertiban dan keamanan (pakem) untuk mencegah dan menangkal adanya aliran-aliran sesat, radikalisme, dan intoleransi di wilayah hukum Kaltim.

Dalam bidang penerangan hukum, Hari menjelaskan, bidang Intelijen menggelar 53 kegiatan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat.

"Kami juga telah melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah sebanyak 94 kegiatan dan program Jaksa Menyapa sebanyak 71 kegiatan, yang merupakan bentuk edukasi dan sosialisasi hukum kepada pelajar dan masyarakat umum," jelasnya.

Kinerja bidang intelijen dalam melakukan pengawasan peredaran impor barang cetakan diapresiasi Kajati.

Pengawasan telah dilakukan sebanyak tiga kegiatan, sedangkan pengamanan pembangunan strategis sebanyak 11 kegiatan.

Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejati Kaltim juga berhasil menangkap enam orang daftar pencarian orang (DPO) yang menjadi buronan kejaksaan.

Baca juga: Berikan Bantuan Hukum hingga Pengawasan, Kejati Kaltim Dirikan 14 Posko Pemilu 2024