Jokowi Diisukan Dukung Prabowo-Gibran, Ketua Projo: Masa Sesuatu yang Jelas, Kita Perjelas Lagi Sih

TRIBUNKALTIM.CO - Isu Presiden Jokowi mendukung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Gibran terus mengemuka

Dalam Isu yang berkembang, Jokowi tidak mundukung paslon nomor urut 03, Ganjar-Mahfud yang notabene diusung parpol yang membesarkannya, PDIP, namun justru Jokowi mendukung Prabowo-Gibran.

Terbaru Ketua Umum Relawan  Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan, "Masa sesuatu yang jelas kita perjelas lagi sih, iya kan?

Menurut Budi Arie Setiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika ini, dukungan Jokowi adalah sesuatu yang sudah jelas dan tidak perlu diperjelas kembali.

Baca juga: 3 Isu untuk Serang Presiden Joko Widodo, Projo Sebut Jokowi dan PDIP Saling Menguntungkan

Baca juga: Jokowi Dituding Tak Tahu Terima Kasih pada PDIP, Bappilpres Projo: Hubungan Saling Menguntungkan

Baca juga: Projo Optimistis Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024 Satu Putaran, Panel Barus: Mirip Peristiwa 2014

Pernyataan ini disampaikan Budi Arie Setiadi merespons anggapan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai terlihat berpihak ke pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Dengan kata lain, Jokowi tidak mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang notabene diusung PDIP, sebagai partai tempatnya bernaung.

Menurut Budi Arie, dukungan Jokowi adalah sesuatu yang sudah jelas dan tidak perlu diperjelas kembali.

"Masa sesuatu yang jelas kita perjelas lagi sih, iya kan?

Ya sesuatu yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan," kata Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).

Kendati begitu, Budi Arie tidak ingin berspekulasi lebih jauh bahwa dukungan Jokowi diarahkan kepada pasangan calon (paslon) nomor urut 2.

Menteri Komunikasi dan Informatika itu meminta masalah ini ditanyakan langsung kepada Presiden.

"Tugas Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) adalah membuat sesuatu yang belum jelas menjadi jelas.

Masak yang begitu ditanyain, yang jelas-jelas ya.

Tanya Bapak lah, tanya Pak Jokowi," ujar Budi Arie Setiadi seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Soal Isu Jokowi Dukung Prabowo-Gibran, Ketum Projo: Sesuatu yang Sudah Jelas Tak Perlu Diperjelas.

Di sisi lain, dia memastikan pemerintah termasuk Presiden Jokowi tetap netral dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Enggak lah. Kita kan tidak menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Netral dong, kan tidak pakai fasilitas negara," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menyebut bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sedang panik lantaran Presiden Jokowi mulai terlihat berpihak akan mendukung Prabowo-Gibran, bukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku paslon pilihan PDIP.

Awalnya, Nusron menyinggung Hasto yang menyindir Prabowo tidak bisa blusukan seperti Jokowi atau Ganjar.

Nusron mengatakan, semua manusia mempunyai karakteristik untuk bisa menyapa masyarakat.

"Pak Jokowi blusukan alhamdulillah. Pak Ganjar blusukan alhamdulillah.

Pak Prabowo juga blusukan alhamdulillah. Mas Gibran apalagi, mengikuti jejak bapaknya blusukan ke mana-mana.

Ya kalau kita enggak blusukan, enggak mendengarkan aspirasi masyarakat, kita dapat informasi dari mana?" ujar Nusron saat ditemui di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan pada 2 Januari 2024.

Baca juga: Soliditas Relawan Jokowi Dipertanyakan usai Dukungan Capres Terpecah, Begini Penjelasan Ketum Projo

Menurut Nusron, tudingan Hasto itu menunjukkan bahwa Hasto sedang panik dan mulai kehilangan isu.

Dia mengklaim bahwa saat ini Jokowi sudah mulai condong ke Prabowo-Gibran.

"Selama ini (PDIP) jagonya itu selalu ingin dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi.

Dan saat ini sudah dengan terang benderang lebih banyak berpihak akan mendukung pada Pak Prabowo dan Mas Gibran.

Ya ini adalah ungkapan orang yang lagi bingung. Ungkapan orang yang lagi panik.

Ya enggak apa-apa dia sampaikan seperti itu," kata Nusron.

Nusron kembali menekankan bahwa semua orang bisa melakukan aktivitas blusukan.

Lagipula, setiap orang juga punya hak untuk blusukan ke masyarakat.

"Blusukan itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, termasuk Pak Prabowo pun bisa melakukan blusukan.

Mas Ganjar bisa melakukan blusukan. Mas Gibran bisa melakukan blusukan juga," ujar Nusron.

Baca juga: Relawan Projo Dukung Prabowo di Pilpres 2024 atas Petunjuk Jokowi? Begini Kata Budi Arie

Projo Sindir PDIP

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pilpres Relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menilai, PDI Perjuangan belakangan berupaya mencari-cari kesalahan Presiden Joko Widodo.

Langkah itu, menurutnya, lantaran PDI-P takut kehilangan insentif elektoral karena duet bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonedia Maju, Prabowo Subianto, dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres.

“Saat ini memang relasinya berubah antara Pak Jokowi dan PDIP, itu fakta yang tak terhindarkan.

Relasi itu kan kemudian dikhawatirkan oleh PDIP karena PDIP akan kehilangan insentif elektoral ketika relasi itu berubah,” kata Panel dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (30/10/2023).

Menurut Panel, sedikitnya ada tiga isu yang digulirkan PDI-P untuk mendiskreditkan Jokowi.

Pertama, soal program food estate atau lumbung pangan yang dijalankan pemerintahan Jokowi.

Beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto tiba-tiba menyebut bahwa proyek food estate merupakan bentuk kejahatan lingkungan.

Kedua, soal isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut sejumlah elite PDI-P, persoalan ini berawal dari partai banteng yang menolak permintaan Jokowi untuk memperpanjang jabatannya sebagai presiden tiga periode.

“Padahal Pak Jokowi secara langsung dan terbuka dalam setiap kesempatan menyampaikan pernyataannya dengan tegas bahwa beliau menolak itu,” ujarnya.

Ketiga, yang paling anyar, PDIP menggulirkan narasi bahwa Jokowi telah meninggalkan partai banteng.

Menurut Panel, serangan-serangan ini berlebihan.

Padahal, Jokowi telah banyak memberi insentif elektoral untuk PDIP.

Dengan memenangkan Pilkada Solo 2005 dan 2010, lalu Pilkada DKI Jakarta 2012, selanjutnya Pemilu Presiden 2014 dan 2019, Jokowi disebut telah mendongkrak suara partai banteng.

“Saya pikir ini posisinya clear, ini hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan.

Dan PDIP mendapatkan insentif elektoral yang besar yang eksponensial juga,” ucap Panel.

Panel menilai, serangan-serangan PDIP belakangan ini seolah meniadakan pencapaian Jokowi selama 9 tahun memerintah RI.

“Hal-hal baik yang dilakukan Pak Jokowi, fundamental pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi selama sembilan tahun ini menjadi seperti hilang begitu saja di mata PDIP setelah Prabowo dan Mas Gibran resmi mendaftar ke KPU,” kata Panel.

Ketimbang membuat kegaduhan, menurutnya, semua elite politik mesti menahan diri agar Pemilu 2024 berjalan damai dan sejuk.

Baca juga: Di Tengah Polemik Projo Prabowo vs Projo Ganjar, Anies-Cak Imin Bertemu Jutaan Massa

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.