Pendaftar Bertambah Tiap Bulan, Pemkot Balikpapan Lanjutkan Program BPJS Kesehatan Gratis Tahun Ini

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan kembali melanjutkan program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat lanjut pada tahun 2024 ini.

Program itu diperuntukkan bagi masyarakat dengan kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).

Untuk itu, Dinas Sosial (Dinsos) Balikpapan melakukan pemutakhiran data peserta setiap bulannya,

"Pemuktahiran data warga yang tidak mampu, agar ke depan bisa ikut program bantuan dari pemerintah," ujar Kepala Dinsos Balikpapan Edy Gunawan, Sabtu (6/1/2024).

Baca juga: Pengerjaan Proyek Drainase Jalan Ruhui Rahayu Balikpapan Melebihi Masa Tenggat

Sementara untuk mendorong program tersebut, lanjutnya, terdapat tenaga pekerja sosial masyarakat (PSM) yang bertugas mendata keluarga yang tidak mampu.

"Maka bisa diberi bantuan baik bantuan pusat, provinsi, maupun kota. Seperti Balikpapan, ada program bantuan iuran gratis dari wali kota," bebernya.

Memastikan program tersebut tepat sasaran, pihaknya akan berkorrdinasi dengan kelurahan maupun kecamatan setempat.

"Kemudian kami akan verifikasi dan koordinasi, apa betul pendaftar ini mampu atau tidak. Termasuk dalam syarat sebagai pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja," ulasnya.

Ditambahkannya, setiap bulan terjadi penambahan jumlah pendaftar bantuan iuran gratis BPJS Kesehatan dari Pemkot Balikpapan.

Update terakhir mencatat, ada 1.000 warga Balikpapan yang ingin mendapatkan bantuan tersebut.

Baca juga: Pegadaian Syariah Adakan Pemeriksaan Gratis untuk 100 Perempuan di Balikpapan

Sebagai informasi, bantuan program BPJS Kesehatan gratis adalah sebesar Rp37.800 per jiwa per bulan.

"Kami akan sesuaikan dengan kondisi di lapangan lagi, apa memang layak mendapat bantuan atau tidak," pungkasnya.

Setiap tahun, data peserta penerima manfaat PBPU dan BP meningkat.

Hal ini terlihat dari data peserta program BPJS Kesehatan gratis pada tahun 2020 ada sebanyak 17.904 orang atau total anggaran Rp8,8 miliar.

Kemudian meningkat menjadi 160.194 orang, atau Rp55,5 miliar pada 2021.