Dampak Baik IKN Nusantara di Mata Jusuf Kalla, Jamin Otonomi Daerah Lebih Baik dan Tangkal Resesi

Menciptakan pemerataan pembangunan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pernah menyampaikan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara bisa menciptakan pemerataan pembangunan di Indonesia sehingga tidak hanya terpaku ke Pulau Jawa namun ke pulau lainnya.

"Selama ini, fokus pembangunan banyak dilakukan di Pulau Jawa. Namun, sejak (kepemimpinan) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), sudah banyak pembangunan dan investasi yang dilakukan luar Pulau Jawa.

Bahkan, jumlahnya lebih banyak ketimbang di Pulau Jawa,” kata Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

Baca juga: Seleksi CPNS 2024, Ada Kesempatan untuk Fresh Graduate, Sebagian akan Ditempatkan di IKN Nusantara

Pandangan Kontra

Mengancam ruang lingkup masyarakat setempat dan satwa Koalisi masyarakat Kaltim dengan tegas menolak IKN.

Koalisi ini terdiri dari berbagai lembaga aktivis lingkungan.

Pada artikel tanggal 22 Januari 2022 dengan judul "Muncul Pro Kontra Ibu Kota Negara di Kaltim Usai UU IKN Disahkan", koalisi ini menilai, UU IKN akan jadi ancaman ruang hidup masyarakat maupun satwa langka yang berada lokasi proyek IKN yaitu Kabupaten Penajam, begitu juga daerah penyangga yakni Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan.

Berpotensi menggusur lahan masyarakat adat Masih dalam artikel yang sama, koalisi masyarakat Kaltim juga mengkhawatirkan IKN bisa menggusur lahan masyarakat adat seperti adat suku Balik dan suku Paser, serta warga transmigran yang bermukim di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

“Mereka sudah lama menghuni di atas lahan 256.000 hektare dalam kawasan itu,” ungkap Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Wahli) Kaltim, Yohana Tiko kepada Kompas.com, Jumat (21/1/2022).

Baca juga: Rekrutmen CPNS 2024, Syarat, Formasi dan Jadwalnya, Sebagian Bakal Ditempatkan di IKN Nusantara

Milenial dikhawatirkan sulit punya rumah

Dalam artikel pada 11 September 2019 yang berjudul "Ibu Kota Pindah, Milenial Makin Sulit Punya Rumah?", memaparkan bahwa adanya kekhawatiran generasi muda akan kesulitan memiliki rumah di IKN.

Hal itu diungkapkan oleh Ekonom Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira.

Masalah itu dikarenakan mahalnya harga tanah di sana.

"Saya mau bilang nanti kalau milenial beli tanah di Ibu Kota baru enggak akan kebeli. Sekarang saja sekitar 15 persen milenial masih tinggal sama orangtua. Karena tidak kuat menyewa," ujar Bhima dalam sebuah diskusi di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Rabu (11/9/2019). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pro Kontra Pemindahan Ibu Kota Negara"

Ikuti berita lainnya di google news dan saluran whatsapp Tribun Kaltim