Pandangan Caleg di Tarakan soal Politik Uang dalam Pemilu 2024

Masyarakat harus dicerdaskan. Masyarakat cerdas mencari calon pemimpin berkualitas, jujur, bisa mengamati banyak skala politisi dadakan.

Baca juga: 5 Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye Caleg di Balikpapan, Wasanti Bilang Ada Penyalahgunaan Wewenang

"Harus bisa memberikan konsep bukan menciptakan situasi mengharap. Yang dibutuhkan kontribusi pemikiran calon, silakan jual konsep," tegas pria yang sejak 1998 lalu pernah menjabat sekjen di salah satu parpol sebelum bergabung ke Gelora.

Hal sama disampaikan Hanip Matiksan, salah seorang caleg DPRD Tarakan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Seperti termuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam salah satu pasalnya tertuang juga terkait larangan money politic.

"Jadi tergantung dari peserta pemilunya. Masih mau terima atau tidak. Walaupun saya ada uang dan tidak ada uang, saya tidak akan lakukan. Dalam konsep saya sendiri, melakukan silaturahmi ke rumah membawa kartu nama dan kalender selama masa kampanye," kata Hanip.

Baca juga: RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda Siap Layani Caleg Depresi Akibat Gagal di Pemilu 2024

Ia berharap semua caleg memiliki cara berpikir yang sama untuk tidak melakukan politik uang. Cara tersebut perlahan bisa menghilangkan money politic dalam Pemilu.

"Memberi dan menerima sama-sama haram. Kita memberikan makan anak dan istri kita, itu risikonya ada, dosa juga.

"Saya pernah dengar ceramah Pak Ustaz, yang memberi dan menerima sama-sama dosa. Hindari politk uang yang akan membunuh alkhairatmu," tegasnya.

Meski demikian, ia tak menampik sudah ada isu walaupun belum tentu benar dan dipastikan valid bahwa telah beredar informasi oknum menjanjikan memberikan nominal uang tunai.

"Jika itu benar, bagaimana demokrasi kita bisa berjalan baik, amanah?

Tapi memang juga survei KPK, LIPI mengatakan 95,5 persen pemilu dipengaruhi uang," ujarnya.

Terkait dengan pola masyarakat yang memilih mengambil uangnya, namun belum tentu memilih orang yang memberikan uang, Hanip menilai hal tersebut akan menjadi beban caleg, serta menimbulkan kemarahan bagi pelaku pemberi.

"Kalau saya pesankan jangan diambil uangnya. Tidak ada bebas. Meski memang kita tahu, orang-orang dengan ekonomi lemah juga bisa menerima. Tapi untuk kalangan PNS, saya rasa mereka bisa melawan hal demikian," ujar Hanip.

(*) 

Artikel ini telah tayang di TribunKaltara.com dengan judul Soal Politik Uang, Begini Reaksi dan Cara Caleg Tarakan Lepas dari Budaya Curang di Pemilu