Anies Tidak akan Laporkan Umpatan Prabowo Subianto, Ini Kata Bawaslu dan Pengamat

Pihaknya menyebutkan bahwa lahannya bukan 340.000 hektare seperti yang disampaikan Anies.

Melainkan lahan tersebut mendekati 500.000 hektare.

Prabowo mengaku mengelola lahan tersebut dibanding dikuasai oleh asing.

Calon presiden ini juga mengaku telah menyerahkan lahan-lahan tersebut kepada negara pada dua tahun lalu.

Lantas ia mengumpat di tengah-tengah pembahasan soal lahan tersebut.

"Ada pula yang nyinggung punya tanah berapa ratus hektar, dia pintar atau goblok sih, dia ngerti nggak hak guna usaha hak pakai, itu tanah negara, tanah rakyat tanah bangsa, daripada dikuasai asing lebih baik Prabowo kelola," ujar Prabowo.

Diketahui sebelumnya, Anies menyebut Prabowo memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas.

Kepemilikan lahan 340.000 hektar itu pernah diungkap Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019.

Menurut Anies, ketimpangan antara kekayaan Prabowo dengan kesejahteraan prajurit ini bukan persoalan yang seharusnya ditutup-tutupi karena merupakan fakta.

Baca juga: Hasil Survei Capres Terbaru Januari 2024, Anies-Cak Imin Persempit Jarak dengan Prabowo-Gibran

 Pengamat: Umpatan Prabowo Tak Etis

Pengamat politik Emrus Sihombing merespons terkait umpatan yang disampaikan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Umpatan tersebut diduga disampaikan Prabowo imbas pernyataan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyinggung kepemilikan lahan milik Prabowo seluas 340.000 hektare, dalam debat ketiga capres-cawapres, beberapa waktu lalu. Diketahui, Prabowo menyebut data yang disebutkan Anies adalah keliru karena lahan itu adalah milik negara.

Emrus menilai, umpatan dari Prabowo menandakan tidak bisa mengontol emosinya.

"Saya kira sepertinya dia (Prabowo) tidak bisa me-manage emosinya, maka dia meresponsnya dengan emosinya," kata Emrus, saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (11/1/2024).

Emrus kemudian menyebut, soal umpatan Prabowo tersebut, biar dikaji oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.