Jusuf Kalla Bongkar Awal Prabowo Dapatkan Lahan di Kaltim termasuk di IKN Nusantara, HGU Apa Saja?

Karena Prabowo sebagai Menteri Pertahanan belum bisa menyejahterakan prajurit TNI, lantaran masih banyak yang belum memiliki rumah.

"Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya menurut Pak Jokowi punya lebih dari 340 ribu hektare tanah di republik ini.

Ini harus diubah," ujar Anies.

Baca juga: Alasan Khofifah Indar Parawansa Gabung dan Target TKN Prabowo-Gibran di Jawa Timur

Pernyataan Anies yang menyinggung tanah Prabowo dalam debat capres kedua itu pun berujung pelaporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 

Anies dilaporkan ke Bawaslu karena diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu. 

Laporan tersebut dilayangkan kelompok yang menamai diri Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) ke Bawaslu pada Senin (8/1/2024).

Adapun dalam debat capres 2019, Jokowi menyampaikan, lahan kepemilikan Prabowo di Kalimantan Timur adalah 220.000 hektar dan di Aceh seluas 120.000 hektar, sehingga total lahan mencapai 340.000 hektar.

Saat itu, Jokowi pun dilaporkan ke Bawaslu RI Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) ke Bawaslu RI.

Sementara itu, Prabowo menyampaikan bahwa data kepemilikan lahan yang dipaparkan Anies salah.

Ia mengungkapkan, lahan yang dimilikinya memiliki luas yang lebih besar, hampir 500.000 hektare.

Namun, mantan Danjen Kopassus itu menegaskan, lahan itu berstatus hak guna usaha (HGU).

Prabowo menyatakan bahwa Anies tidak mengerti soal hak guna usaha (HGU).

 “Itu tanah negara saudara, tanah rakyat, tanah bangsa,” kata Prabowo dalam sambutan pada acara konsolidasi relawan se-Provinsi Riau di Gelanggang Olahraga (GOR) Remaja, Pekanbaru, Selasa (9/1/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Soal Ratusan Ribu Hektar Lahan Prabowo, JK Akui Sarankan Beli Itu.

“Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola,” ujar dia.

"Manakala pemerintah memerlukan, saya segera menyerahkan, enggak usah dibawa debatlah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda,” tutur Prabowo.