Soal Lahan Prabowo di Kaltim, Jusuf Kalla: 20 Tahun Dibeli tapi Tidak Jalan, Kata Menteri ATR/BPN

TRIBUNKALTIM.CO - Di debat capres 2024, Minggu (7/1/2024) lahan Prabowo Subianto disinggung Anies Baswedan seperti halnya yang disebut Jokowi di Pilpres 2019 lalu hingga ramai jadi sorotan.

Mantan Wapres RI, Jusuf Kalla mengungkap awal mula alih izin lahan ratusan ribu hektare milik Prabowo di Kalimantan Timur (Kaltim) termasuk yang kini menjadi bagian dari IKN Nusantara.

Sayangnya menurut Jusuf Kalla, sudah 20 tahun dibeli namun tak kunjung dijalani, bagaimana pernyataan lengkap Pak JK terkait dengan lahan Prabowo dan penjelasan Menteri ATR/BPN. 

Diketahui, Prabowo melalui perusahaannya memiliki HGU (Hak Guna Usaha) di sejumlah kabupaten di Aceh dan Kalimantan Timur (Kaltim) termasuk yang kini menjadi bagian dari IKN Nusantara.

Baca juga: Anies Kasih Skor 11 Buat Sungai Mahakam di Samarinda, Beda dengan Nilai Kinerja Menhan Prabowo?

Baca juga: Kali Ini Prabowo Pancing Pendukungnya Mengumpat, Capres 02 Akui Sering Diingatkan Jangan Emosi

Baca juga: Kompak di Debat Capres, Cek 5 Kode Anies dan Ganjar Bersatu Lawan Prabowo di Putaran 2 Pilpres 2024

Kepemilikan lahan ratusan ribu hektare Prabowo ini kembali menjadi polemik dalam debat capres 2024, Minggu (7/1/2024).

Menanggapi polemik kepemilikan lahan Prabowo tersebut, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla. menceritakan awal mulanya.

Rabu (10/1/2024), Jusuf Kalla menceritakan awal mula Prabowo bisa memiliki lahan ratusan ribu hektare di Kaltim termasuk di IKN Nusantara. 

Kisah kepemilkan lahan Prabowo di Kaltim termasuk yang kini masuk kawasan IKN Nusantara ini ada yang dimulai di awal Pak JK menjabat Wapres.

Ketika itu, Jusuf Kalla baru saja menjabat sebagai Wapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.

Sekitar 10 hari menjabat, Jusuf Kalla mengaku kedatangan tamu yakni Prabowo Subianto.

Mengaku berteman baik dengan Prabowo, Pak JK menyarankan Prabowo untuk membeli lahan, yang sebelumnya hendak dijual ke pihak asing.

"Dia (Prabowo) mau beli pabrik, datang sama saya. Saya telepon bank-nya: "Hei ini pabrik bisa jual enggak? Berapa harga kira-kira?

Dia (Prabowo) datang. Mau dengan harga 150? Oke," kata JK saat berbicara dalam kegiatan pertemuan antara pengusaha dengan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/1/2024).

"Kau pergi ke Mandiri sekarang, Mandiri mau jual ke orang asing, jangan jual bilang. Ini perusahaan nasional penting," lanjutnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Soal Ratusan Ribu Hektar Lahan Prabowo, JK Akui Sarankan Beli Itu

Namun, dalam perkembangannya, JK menyebutkan, pabrik yang dibeli itu tidak berjalan hingga kini. Padahal, sudah sejak 20 tahun lalu pabrik itu dibeli.

"Sayangnya, barang itu murah tapi tidak jalan sampai sekarang, sudah 20 tahun. Jadi, salah juga dia karena tidak jalani itu. Tanahnya luas," kata JK.

Sehingga, JK menegaskan apa yang disampaikan Prabowo soal kepemilikan lahan memang benar.

"Itu yang cerita kemarin itu benar adanya, dan diakui sama dia karena saya kasih itu. Demi pengusaha pribumi," tambah Pak JK.

Sebelumnya, Prabowo Subianto kembali mengungkit pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait kepemilikan lahannya dalam debat ketiga Pilpres 2024.

Prabowo menyatakan bahwa Anies tidak mengerti soal hak guna usaha (HGU).

 “Itu tanah negara saudara, tanah rakyat, tanah bangsa,” kata Prabowo dalam sambutan pada acara konsolidasi relawan se-Provinsi Riau di Gelanggang Olahraga (GOR) Remaja, Pekanbaru, Selasa (9/1/2024).

“Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola,” ujar dia.

Baca juga: Anies Dilaporkan karena Singgung Lahan Prabowo, Jusuf Kalla: Bawaslu Minta Kesaksian Jokowi

"Manakala pemerintah memerlukan, saya segera menyerahkan, enggak usah dibawa debatlah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda,” tutur Prabowo. Adapun dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024),

Anies Baswedan menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas.

Kepemilikan lahan 340.000 hektar itu pernah diungkap Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019.

Menurut Anies, ketimpangan antara kekayaan Prabowo dan kesejahteraan prajurit ini bukan persoalan yang seharusnya ditutup-tutupi karena merupakan fakta.

"Tidak ada yang perlu dirahasiakan, Bapak Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar sementara TNI kita, prajurit kita lebih dari separuh tidak punya rumah dinas," ujar Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu.

HGU telah dikembalikan

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Seputar HGU, Status Tanah Ratusan Ribu Hektar yang Dikuasai Prabowo, menurut capres 02 ini, ia telah menyerahkan lahan-lahan HGU tersebut kepada negara dan menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua tahun lalu.

"Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan, pakai lahan HGU yang saya gunakan. Saya siap," tukas Prabowo. 

Mengenai hal ini, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto tidak menyebut secara lugas apakah ratusan ribu hektar lahan HGU milik Prabowo itu masih berlaku atau sudah berakhir masanya.

Kendati begitu, Hadi menjelaskan bahwa HGU merupakan dokumen sah berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) dengan jangka waktu kepemilikan yang sudah ditentukan.

"Kalau HGU semuanya kan ada Keputusan Menteri dan itu sah ya, dan berjangka waktu," ucap Hadi saat ditemui di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Jakarta, Rabu (10/01/2024).

Menurut dia, jangka waktu HGU diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bisa diperpanjang masanya. "Jangka waktunya tentunya kita lihat sesuai kebutuhan dan bisa diperpanjang," pungkas Hadi.

Baca juga: Umpatan Prabowo Saat Pidato Bisa Berbuntut Panjang, Bawaslu: Bisa Kena Pelanggaran Pidana Pemilu

Pengertian HGU

Definisi HGU tertera dalam Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Di dalam Pasal 28 tertulis bahwa HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu kepada pihak lain dalam rangka usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.

HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar.

Namun apabila luasnya 25 hektar atau lebih, maka harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

HGU Lahan yang Dimiliki Prabowo di Aceh dan Kaltim

Sebagaimana dikutip dari situs prabowosubianto.info yang dikelola tim komunikasi Partai Gerindra saat Pilpres 2014 lalu, Prabowo memiliki HGU lahan di Aceh dan Kaltim.

Berikut daftar HGU milik perusahaan Prabowo di Aceh dan Kaltim seperti dikutip TribunKaltim.co di artikel berjudul Anies Singgung Prabowo Punya Tanah 340 Ribu Hektar saat Debat Capres, Bagaimana Faktanya?

1. PT Tusam Hutani Lestari

PT Tusam Hutani Lestari berada di Nanggroe Aceh Darussalam.

Areanya meliputi kawasan pegunungan di Aceh Tengah yang dikelilingi pohon Pinus mercusii.

Pinus ini menjadi bahan baku utama kertas gelondongan. Konsesi berlaku hingga 2042 untuk area seluas 97.300 hektar.

2. PT Kiani Lestari

Perusahaan pengolahan kertas dan bubur kertas ini berlokasi di Kabupaten Berau. Kalimantan Timur.

Luas area industri ini 223.500 hektar. Sementara hak pengelolaan berlaku hingga 2010.

Sebelumnya Kiani milik pengusaha Bob Hasan. Kemudian Prabowo membeli perusahaan itu dan mengubah namanya menjadi PT Kertas Nusantara.

3. PT Tanjung Redeb Hutani

Perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan ini terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Adapun luas area perkebunan 180.330 hektare. Perizinan dan hak pengelolaan perusahaan berlaku hingga 2035.

4. PT Kiani Hutani Lestari

Selain Kiani Kertas, Prabowo juga memiliki perusahaan bernama Kiani Hutani Lestari.

Perusahaan ini bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan.

Lokasinya di Kalimantan Timur dengan area perkebunan seluas 53.083 hektar.

5. PT Belantara Pusaka

Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan ini memiliki luas tanah seluas 15.610 hektar.

Adaun tanah ini dapat diolah dengan izin konsesi hingga 2035.

6. Nusantara Kaltim Coal

Perusahaan ini merupakan anak perusahaan Nusantara Energy yang didirikan pada 2005.

Nusantara Kaltim Coal telah memiliki hak konsesi meliputi area seluas 60.000 pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Jika merujuk pada data hasil penelusuran Tribunnews.com tersebut, maka Prabowo memiliki luas lahan hingga 629.823 ribu hektar dari perusahaan yang dimilikinya.

Baca juga: Prabowo Kenang Debat Capres Terhormat 2 Edisi Pilpres Lawan Jokowi, Kini Singgung Capres Omon-Omon

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/KompasTV)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.