Trending X, Pernyataan Prabowo Jadi Sorotan, Saya Bukan Anti Barat, Aku Suka Makan Burger King

Dari situ lah, Ganjar berpendapat bahwa jalan keluarnya adalah pemimpin tertinggi di daerah tersebut mesti turun tangan.

Ia pun kemudian memanggil pejabat yang dimaksud dan persoalan selesai. Hal yang sama, tegas Ganjar, juga akan dilakukan jika terpilih memimpin bangsa pada 2024.

Menurutnya, masyarakat bisa mengadukan pejabat pemerintah yang bermasalah melalui aplikasi Government Super Apps.

"Lapor, saya punya dashboardnya. Oh ini, kalian enggak bisa (kerja)," tutur Ganjar.

Setelah melihat banyaknya pengaduan kepada menteri-menteri, maka Ganjar mengaku tak segan memanggil orang tersebut.

Ganjar pun meminta persetujuan kepada hadirin yang sebagian besar pejabat Kadin agar apakah boleh ada KPI untuk para menteri di pemerintahan.

Hadirin menyetujui Ganjar. Mantan anggota DPR itu tak segan mengganti menteri-menterinya yang bermasalah karena memiliki KPI rendah.

"Jadi kalau dia (menteri) enggak perform, yang nilai masyarakat lho ya. Bukan saya," katanya.

"Maka, halo partai pengusung, tolong ganti. Tarik!" pungkas politikus PDI-P itu.

Ganjar beberapa kali bicara terkait ide adanya KPI untuk mengukur kinerja menteri.

Misalnya saat berpidato di Lembaga Dakwah Islam Indonesia, November tahun lalu.

"Kayaknya menarik kalau nanti kabinet itu yang menilai rakyat, maka ada KPI-based kabinet yang transparan," kata Ganjar dalam Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakhwah Islam Indonesia di Lubang Buaya, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Anies Baswedan Dinilai Serang Prabowo, Cak Imin Kenang Saat Diserang Gibran di Debat Cawapres

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.