Kepala BPKAD Kaltim Tegaskan tak Menolak Surat Pemkot Samarinda soal Permintaan Lahan Terowongan

"Nah ini di dalam rapat, bukan saya mendisposisi menolak. Jangan dianggap karena Fahmi, pembangunan (terhambat). Bukan situ sini, tiba-tiba yang salah Pemprov dan RS Islam. Asisten II Pemkot Samarinda hadir saat rapat bersama jajaran, dan mengatakan akan ada perencanaan ulang, bukan saya saja yang rapat, ada lengkap termasuk dari pertanahan serta lembaga terkait lainnya," ujar Fahmi.

"Intinya bukan BPKAD sendiri yang menolak itu, tetapi perencanaan yang kurang matang sehingga Pemprov Kaltim menilai lagi," imbuhnya.

Dengan demikian, lanjut Fahmi, yang menolak ialah hasil keputusan rapat kala itu.

Fahmi berharap ada tindak lanjut rapat langsung bersama Wali Kota Samarinda terkait hal ini.

Menurutnya polemik tidak perlu ada sebetulnya, karena penolakan yang digembar-gemborkan di media dan media sosial bukan karena Pemprov Kaltim tidak mendukung keberadaan terowongan, tetapi ada alasan yang mendasari sehingga perlu ada komunikasi dan rapat-rapat lanjutan untuk segera menemukan win win solution.

"Sebenarnya sangat tidak elok, Pemda dan Pemerintah diatasnya berkecamuk, berpolemik, kenapa tidak dibicarakan baik-baik," tandas Fahmi.

Sebelumnya diberitakan, Untuk melancarkan pembangunan terowongan, Walikota Samarinda Andi Harun melayangkan surat kepada pihak Pemprov Kaltim dan ditujukan kepada PJ Gubernur Kaltim, Akmal Malik pada beberapa waktu lalu.

Tak berselang lama permintaan tersebut kemudian ditolak oleh Pemprov Kaltim, padahal kebutuhan lahan ini tak mengganggu operasional Rumah Sakit Islam.

Penolakan ini membuat Andi Harun syok, sehingga dirinya berinisiatif untuk berkomunikasi secara langsung oleh PJ Gubernur terkait persoalan ini.

Baca juga: Pembangunan Terowongan, Akmal Malik: Persoalan Samarinda adalah Persoalan Kaltim juga

Kemudian, hal ini membuat kedua pihak dengan langsung meninjau lokasi pada hari ini, Kamis (11/1/2024) untuk memastikan lahan tersebut.

"Jawaban penolakkan itu membuat kami syok, kaget karena memang jalurnya tidak mengganggu bangunan RS. Hanya kurang lebih 4 sampai 5 meter saja itupun lahan yang tidak terpakai. Hanya butuh pagarnya dimundurkan, tapi kok mendapatkan penolakan," jelas Andi Harun.

Setelah ditelusuri, menurut pengakuan Andi Harun surat yang ditujukan untuk PJ Gubernur didisposisi oleh Kepala BPKAD Kaltim dengan penolakan.

"Surat yang kami layangkan itu di disposisi oleh Kepala BPKAD Kaltim, dalam surat jawabannya ditolak. Itukan tidak lazim dalam tata administrasi," sebutnya.

Menurutnya, permohonan ini tak lain dan tak bukan sebagai bagian kepentingan bagi masyarakat umum, terutama untuk mengatasi kemacetan di Jalan Otto Iskandardinata. Sehingga rencana pembangunan terowongan ini bertujuan sebagai jalur alternatif dan mengurai kemacetan di kawasan ini.

"Harusnya selalu besinergi dan berkolaborasi, itu kan juga amanat dari presiden. Makanya kami mengimplementasikan itu," ungkapnya.