Janji Capres Berantas Korupsi, Anies: Koruptor Dimiskinkan, Ganjar sebut Independensi KPK, Prabowo?

"Sekarang direksi-direksi perusahaan swasta bahkan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI; dirjen-dirjen; yang memegang anggaran triliunan," kata Prabowo.

"Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem dengan demikian kita tegakkan semua UU yang perlu ditegakkan," tambah Prabowo.

“Sesudah sistem diperbaiki, dengan political will kita tindak sekerasnya yang menyimpang.”

Prabowo pun mengatakan adanya korupsi itu bisa menggagalkan Indonesia menuju negara maju.

“Korupsi bisa gagalkan Indonesia, tingkat meningkat jadi negara maju itu yang bisa kita capai, negara kita sangat kaya, potensial sangat-sangat mungkin melompat jadi negara yang hebat,” tutupnya.

3. Ganjar Pranowo

Calon Presiden Ganjar Pranowo mengatakan dirinya bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD mempunyai komitmen untuk menguatkan semua lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca juga: Iklan Videotron Anies di Bekasi Diturunkan dalam Waktu Kurang dari 24 Jam, Kini Muncul di Banda Aceh

Dengan harapan, bisa menekan angka praktik korupsi di tanah air.

“Maka penguatan kelembagaan bisa lembaga bisa dilakukan dengan koordinasi di antara kelembagaan yang ada,” kata Ganjar.

Langkah pertama, kata Ganjar, yaitu kewenangan penuh untuk mengembalikan independensi KPK.

Dengan begitu, KPK bisa tegak lurus menjaga marwahnya dalam menangani suatu kasus tanpa adanya intervensi dari siapapun.

“Ketika KPK independen, maka menjaga independen dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak bisa diintervensi oleh siapapun,” tegas Ganjar.

Langkah berikutnya, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai penegak hukum juga bisa melakukan proses transpransi kepada masyarakat saat menangani suatu proses hukum.

“Kejaksaan, Kepolisian juga bisa mendorong transparansi proses-proses untuk masyarakat, untuk penegakan hukum bebas dari intimidasi,” urai Ganjar.

Lebih lanjut, Capres berambut putih ini sepakat perlu adanya langkah untuk penguatan instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).