Skenario Pemindahan ASN ke IKN Nusantara, MenpanRB Pertimbangkan Jumlah dan Fungsi

TRIBUNKALTIM.CO - Pemindahan ASN ke IKN Nusantara akan segera dilakukan mulai tahun 2024.

KemenpanRB terus bergerak cepat demi mematangkan skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara.

MenpanRB, Abdullah Azwar Anas mempertimbangkan jumlah dan fungsi dalam pemindahan ASN ke IKN Nusantara.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyiapkan beberapa skenario untuk pemindahan ASN ke IKN Nusantara.

Baca juga: Penampakan Terkini Lapangan Upacara yang akan Dipakai Jokowi 17 Agustusan di IKN Nusantara

Baca juga: Alasan Shell Indonesia Belum Mau Mendirikan SPBU di IKN Nusantara, Singgung Customer Demand

Baca juga: Alasan Pengamat Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Kereta di IKN Nusantara, Fokus Infrastruktur Dasar

Langkah pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran kinerja pemerintahan di IKN setelah proses pemindahan.

Menanggapi arahan Presiden RI Joko Widodo akhir pekan lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan komitmen untuk mengoordinasikan skenario pemindahan ASN yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang.

“Kami telah menyiapkan beberapa skenario, mulai dari skenario ideal hingga skenario yang dilakukan secara bertahap,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/1/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Kemenpan-RB Matangkan Skenario Pemindahan ASN dan Pemenuhan CASN 2024 K/L di IKN.

Dalam merancang skenario ideal terkait pemindahan ASN, Anas mengatakan bahwa Kemenpan-RB secara terus-menerus melakukan pemetaan jumlah ASN yang akan terlibat dalam proses relokasi ke IKN.

Pasalnya, dinamika terkait pemindahan ASN terus berkembang sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan kemampuan pembangunan di IKN, serta kesiapan hunian yang akan dihuni.

Anas menegaskan bahwa dalam penyusunan skenario pemindahan ASN, Kemenpan-RB tidak bekerja sendirian.

Proses tersebut melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk OIKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Selain itu, Kemenpan-RB juga melakukan koordinasi dengan unsur pertahanan dan keamanan, yang melibatkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Kemenpan-RB juga akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memperoleh data pemetaan jumlah ASN yang akan terlibat dalam pemindahan dari masing-masing instansi.

Kemenpan-RB siapkan jumlah kebutuhan ASN

Baca juga: Besaran Dana APBN yang Dipakai IKN Nusantara hingga 2023, Jumlah Anggaran yang Disiapkan Tahun 2024

Selain menyusun skenario pemindahan ASN, Kemenpan-RB juga diminta untuk menyiapkan jumlah kebutuhan ASN dari setiap kementerian dan lembaga, baik yang sudah ada maupun yang akan direkrut, untuk ditempatkan di IKN.

Untuk itu, dalam konteks pengusulan kebutuhan pada Seleksi Calon ASN (CASN) 2024, perlu disiapkan formasi khusus yang akan langsung bekerja di IKN.

Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk Otorita IKN, tetapi juga melibatkan seluruh unsur pemerintah pusat yang akan menjalankan fungsi mereka di IKN sesuai tahapannya.

“Presiden meminta agar kami juga menyiapkan formasi kebutuhan bagi fresh graduate, bukan hanya untuk Otorita IKN, tetapi juga untuk seluruh kementerian dan lembaga (K/L) yang akan pindah ke IKN Nusantara,” ucap Anas.

Dalam proses perancangan skenario pemindahan ASN ke IKN, Kemenpan-RB tidak hanya berkutat pada koordinasi jumlah ASN dari pemerintah pusat yang akan pindah, tetapi juga harus memastikan bahwa fungsi pemerintahan dapat berjalan optimal sejak awal.

“Tentu kami berkoordinasi dengan K/L untuk menentukan jumlah yang diperlukan bagi talenta-talenta unggul yang akan dipilih oleh K/L untuk langsung bekerja di IKN Nusantara,” imbuh Anas.

Selain mengurus aspek SDM aparatur, lanjut dia, Kemenpan-RB juga bertanggung jawab untuk menyiapkan tata kelola pemerintahan yang akan diterapkan di IKN.

Anas menyatakan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi harus matang untuk diimplementasikan di IKN.

“Hal ini terkait dengan transformasi digital pemerintahan, khususnya portal Layanan Aparatur Negara, agar skenario pemindahan ASN dan sistem tata kelola pemerintahan dapat berjalan serentak dan saling terintegrasi.

Langkah ini sejalan dengan penyiapan teknologi pemerintahan (GovTech) yang juga sedang kami siapkan,” jelasnya.

Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir

Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif di IKN, implementasi SPBE yang baik diperlukan, bersama dengan sejumlah pendukung, seperti interkoneksi data dan informasi, interoperabilitas aplikasi dan teknologi informasi, serta standar sistem dan keamanan informasi.

Selain itu, proses bisnis tematik lintas sektor, integrasi layanan digital berbagi, dan penggunaan ruang kantor bersama juga menjadi faktor penting.

4 Skenario Pemindahan ASN ke IKN Nusantara

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah saat ini menyiapkan empat skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Pemerintah Siapkan 4 Skenario Pemindahan ASN ke IKN, menurut Azwar Anas, skenario itu dipersiapkan untuk pemindahan tahap awal, yakni pada 2024.

"Ada empat skenario. Ada skenario pertama 1.971 orang pindah, kedua 5.716 orang pindah, ketiga 60.000 orang pindah, dan keempat 100.000 orang pindah," ujar Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (19/10/2022) lalu.

Meski demikan, Azwar Anas menyebut bahwa empat skenario di atas masih dalam tahap proses untuk ditentukan kepastiannya.

Ia memastikan bahwa pada saatnya nanti akan ada salah satu skenario yang dipilih.

Anas mengungkapkan, secara garis besar ASN yang nanti akan pindah pertama kali ke IKN adalah yang menangani kebijakan langsung soal ibu kota baru.

Sementara itu, ASN yang selama ini menangani pelayanan dan bisnis masih bisa dipertahankan dulu di Jakarta.

Baca juga: Terobosan IKN Nusantara Terbaru, Jokowi Luncurkan Program Nusantara Green Pesantren, Apa Itu?

"Ya KemenpanRB kira-kira gitu ya. Skenarionya apakah semua kementerian pindah ke sana atau eselon yang terkait dengan IKN (terlebih dulu).

Ini skenario yang masih diproses," kata Anas.

"Sedang dikaji terkait dengan beberapa kementerian/lembaga dan berapa eselon I untuk didata. Bisa saja kementeriannya supporting tapi kebijakannya dia deputinya tidak terkait dengan IKN," ujarnya lagi.

Sementara itu, untuk semakin meyakinkan para ASN pindah ke IKN, Azwar Anas menilai persiapan daya dukung harus dipercepat.

Sebagai contoh, fasilitas perumahan, pendidikan, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan dan sebagainya.

Menurut Azwar Anas, jika fasilitas pendukung sudah memadai maka ASN tidak akan lagi merasa dipaksa pindah ke IKN.

"Maka daya dukung pendidikan, kesehatan, lingkungan itu jadi bagian yang tidak terpisahkan.

Artinya, kalau sekolah bagus di sana, RS bagus di sana, tentu akan jadi pilihan.

Kalau tidak, orang akan merasa dipaksa. Itu sih prinsipnya," kata Azwar Anas.

Baca juga: Daftar Hotel yang Dibangun di IKN, Ada Nusantara SuperBlock hingga Jambuluwuk Nusantara

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.