Ibu Kota Negara

Alasan Pengamat Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Kereta di IKN Nusantara, Fokus Infrastruktur Dasar

Alasan pengamat sarankan Pemerintah tunda proyek kereta di iKN Nusantara. Pemerintah diharapkan fokus kepada pembangunan infrastruktur dasar.

Editor: Amalia Husnul A
Kompas.com/Erlangga Djumena
Ilustrasi pembangunan di IKN Nusantara. Alasan pengamat sarankan Pemerintah tunda proyek kereta di iKN Nusantara. Pemerintah diharapkan fokus kepada pembangunan infrastruktur dasar. 

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah proyek di IKN Nusantara terus menjadi perhatian publik karena menelan dana APBN yang sangat banyak.

Salah satu yang kini disoroti pengamat adalah proyek IKN Nusantara adalah kereta.

Menurut pengamat, alih-alih mengembangkan kereta IKN Nusantara, sebaiknya Pemerintah fokus saja pada pembangunan infrastruktur dasar.

Simak selengkapnya update terkait pembangunan IKN Nusantara di artikel ini.

Baca juga: Lahan 400 Hektare Disiapkan untuk Warga Terdampak Tol dan Bandara VVIP IKN Nusantara di 3 Kelurahan

Baca juga: Besaran Dana APBN yang Dipakai IKN Nusantara hingga 2023, Jumlah Anggaran yang Disiapkan Tahun 2024

Baca juga: Warga tak bisa Berkebun sejak Lahan Masuk Bandara VVIP IKN Nusantara, tak Ada Kejelasan Penggantian

Saat ini, Pemerintah tengah menjajaki pengembangan kereta otonom di IKN Nusantara dengan China.

Diketahui belum lama ini, Menteri Perhubungan (Menhub) tengah menjajaki proyek kereta dengan Korea Selatan dan China. 

Terkait hal ini, Pengamat Transportasi KI Darmaningtyas meminta pemerintah berhati-hati dalam pengembangan kereta di IKN dengan Tiongkok. 

Menurutnya, pengembangan kereta otonom di IKN berpotensi membutuhkan investasi yang besar karena kondisi geografis IKN yang berbukit.

Ia khawatir pembangunan proyek kereta di IKN yang bekerjasama dengan Tiongkok akan menambah beban pemerintahan selanjutnya.

Hal ini seperti yang terjadi saat pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan Tiongkok.

Belum lagi potensi beban lainnya karena wacana pengembangan kereta cepat dari Bandung ke Surabaya juga bekerjasama dengan Tiongkok.

Sebab itu, lanjut Darmaningtyas, pemerintah lebih baik mengembangkan infrastruktur dasar terlebih dahulu di IKN. Apalagi saat ini IKN juga belum dihuni penduduk.

"Sebaiknya ditunda dulu (pengembangan kereta di IKN dengan China)," ujar Darmaningtyas, Senin (15/1/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id di artikel berjudul Pemerintah Diminta Berhati-hati dalam Pengembangan Kereta di IKN dengan China.

Kunjungan Menhub ke Korsel dan China

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan penjajakan ke Korea Selatan dan China, 9-13 Januari 2024.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved