Pilpres 2024

Ramai Pernyataan Jokowi, Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Respons Mahfud dan PKB, Kata Pengamat

Ramai pernyataan Jokowi, Presiden boleh kampanye dan memihak yang langsung menjadi sorotan. Respon Mahfud dan PKB. Kata pengamat

Editor: Amalia Husnul A
Tribunnews.com/Taufik Ismail
PRESIDEN MEMIHAK - Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh kampanye dan memihak menjadi ramai disorot. Respon Mahfud MD dan PKB. Pengamat singgung sikap negarawan. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan terbaru Presiden Jokowi menjadi ramai lantaran ia menyebut Presiden boleh kampanye dan memihak.

Terlebih, Jokowi menyebut Presiden boleh kampanye dan memihak ini disampaikan ketika ia tengah bersama dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang di Pilpres 2024 adalah capres dengan cawapres, Gibran yang juga anak sulungnya.

Simak respon Mahfud MD, Menkopolhukam di kabinet Jokowi dan cawapres Ganjar Pranowo dan PKB yang mengusung capres cawapres, Anies - Muhaimin, bagaimana juga pengamat menanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak ini.

Cawapres 03, Mahfud MD saat berada di Yogyakarta, ketika ditanya mengenai pernyataan Presiden Jokowi tersebut hanya menjawab silakan saja.

Baca juga: Viral Video Mobil RI 1 Diduga Pecah Ban, Jokowi Keluar lalu Jalan Kaki, Warga: Mustahil Pecah Ban

Baca juga: Respon Jokowi Soal Gimmick Gibran yang Dianggap Melecehkan Mahfud MD di Debat Pilpres 2024

Baca juga: Jokowi Restui Sikap Mahfud MD Mengundurkan Diri dari Jabatan Menkopolhukam, Pegangannya Aturan

“Ya nggak apa-apa kalau presiden mengatakan begitu, silakan saja, nggak mau ikut atau nggak, itu kan terserah,” ujar Mahfud MD, Rabu (24/1/2024). 

Mahfud juga mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tak memperkeruh suasana politik.

“Nggak, kalau saya nggak keruh tuh, malah sejuk ini di sini,” ujar Mahfud MD seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv di artikel berjudul Mahfud MD Respons Jokowi yang Bilang Presiden Boleh Memihak dan Kampanye.

Ada Kepanikan

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai ada tanda kepanikan dari seorang Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga ia menyatakan akan berpihak dan kampanye di Pilpres 2024. 

Ia meyakini keberpihakan Presiden Jokowi tak akan membuat gentar pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

 "Secara normatif, semua sudah tahu aturan itu, tapi pernyataan itu menunjukkan tanda kepanikan.

Bagi pasangan AMIN, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat," kata Jazilul di gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/1/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv di artikel berjudul PKB soal Presiden Jokowi Berpihak dan Boleh Kampanye: Tanda Kepanikan, Ingin Langgengkan Kekuasaan.

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024)
PRESIDEN MEMIHAK - Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024) . Pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh kampanye dan memihak jadi heboh. (Kompas.com)

"Kami minta semuanya untuk pukul kentongan, membangunkan kesadaran, menyelamatkan demokrasi, dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan," sambungnya. 

Ia menyebut, keberpihakan Presiden Jokowi itu bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan yang saat ini ia genggam. 

Baca juga: Alasan Jokowi Enggan Respon Aksi Gibran di Debat Cawapres, Mahfud MD: Ya Saya Permalukan Balik

"Jadi rakyat akan memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu," ujarnya.

Menurut dia, semangat reformasi yang digaungkan sejak 1998, yaitu anti korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. 

"Saya perlu ingatkan kembali kepada rakyat indonesia, KKN yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa," ujarnya. 

Pengamat Ingatkan Sikap Seorang Negarawan

Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menyebut meski aturan tak melarang presiden dan para menteri untuk berkampanye dan memihak, tapi publik berharap Jokowi lebih menunjukkan sikap negarawannya sebagai presiden.

"Tapi dalam aturan memang tidak dilarang, tapi dalam konteks sebagai presiden perlu berjiwa negarawan," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Rabu (24/1/2024).

Sebab kata Ujang, kepentingan seseorang yang menjabat sebagai presiden semestinya mewakili kepentingan masyarakat dan negara, bukan justru memihak untuk kepentingan keluarga, pribadi atau kelompok tertentu.

"Karena kepentingan presiden adalah kepentingan masyarakat dan negara, bukan kepentingan keluarga, pribadi atau kelompok golongan," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Soal Pernyataan Presiden Boleh Memihak, Pengamat: Semestinya Jokowi Tunjukkan Sikap Negarawan.

Jokowi: Presiden Boleh Loh Kampanye

Pernyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak ini disampaikan ketika menjawab pertanyaan perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Baca juga: Lengkap, Ini Dia 2 Pidato Ikonik yang Disusun Tom Lembong, Buat Jokowi Tuai Pujian di Panggung Dunia

Selanjutnya, Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang nonpolitik itu merupakan hak demokrasi.

Rabu (24/1/2024), Jokowi ketika memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur mengatakan, "Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja."

Pernyataan Presiden Jokowi terbaru ini membuat publik beranggapan bahwa Jokowi telah terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh.

Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Jokowi: Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak, tapi...

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," ujarnya.

Saat ditanya lebih lanjut soal bagaimana memastikan agar presiden tidak terlibat dalam konflik kepentingan ketika berkampanye dalam pemilu, Jokowi menegaskan, sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara.

Sementara itu, saat ditanya apakah dirinya memihak atau tidak dalam pemilu kali ini, Jokowi justru kembali bertanya kepada wartawan.

"Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?" katanya.

Prabowo Subianto tampak tersenyum dan mengangguk saat Jokowi memberikan pernyataan tersebut.

Baca juga: Jalan Rusak di Jawa Tengah Dikritik Jokowi, Gibran Puji Solo, Ganjar: Kala Itu Presiden Memuji Saya

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved