Erick Thohir Dukung Prabowo-Gibran, Anies Minta Jokowi Berikan Sanksi: 'Apakah Presiden Diam Saja?'

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Pilpres 2024.

Menteri BUMN, Erick Thohir resmi menyatakan dukungan ke Prabowo-Gibran.

Capres Anies Baswedan minta Jokowi berikan sanksi merespon hal tersebut.

Ya, Anies Baswedan menuding ada pelanggaran netralitas, lalu mempertanyakan apakah presiden diam saja?

Baca juga: Anies Baswedan Minta Jokowi Sanksi Erick Thohir, Buntut Dukungan Menteri BUMN Buat Prabowo-Gibran

Baca juga: Nasib Pemilihan Gubernur Jakarta Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara, Ini Kata Jokowi dan DPR

Baca juga: Istri Ganjar Dilaporkan Arus Bawah Jokowi ke Bawaslu, Siti Atikoh Diduga Mengajak ASN saat Kampanye

Capres nomor urut 01, Anies Baswedan minta Jokowi sanksi Erick Thohir.

Hal itu buntut dukungan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Ya, Anies Baswedan menyoroti aksi Menteri BUMN Erick Thohir yang terang-terangan mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Anies, Presiden Jokowi seharusnya memberi sanksi kepada Erick karena melanggar netralitas pejabat negara.

"Kalau ada pelanggaran, seharusnya diberi sanksi. Kalau tidak diberi sanksi berarti diperbolehkan. Sesederhana itu," kata Anies usai kampanye akbar di Gelanggang Olahraga (GOR) Parung, Kabupaten Bogor, Senin (22/1/2024).

Menurut dia, jika pejabat memang harus netral dan ada yang tidak netral maka wajib dikasih sanksi.

"Kita tunggu sanksinya, umumkan sanksinya. Tunjukkan kepada rakyat bahwa kita tegas," ujar Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mempertanyakan aksi para menteri yang tidak menaati perintah Presiden Jokowi.

"Pertanyaan saya adalah apakah perintah presiden tidak ditaati. Presiden bilang harus netral, ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani apakah presiden diam saja?" imbuhnya.

Kalau presiden sudah bilang netral, lanjut Anies, janganlah melawan presiden.

"Kalau ada yang tidak menaati presiden, beri sanksi pada yang tidak taat," tandasnya.