Reaksi Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud, dan Gibran sol Pernyataan Jokowi bahwa Presiden Boleh Memihak

TRIBUNKALTIM.CO - Reaksi Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud, dan Gibran terkait pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh memihak capres cawapres tertentu di Pilpres.

Para pasangan calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2024 bereaksi terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden boleh kampanye dan berpihak pada capres tertentu.

Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Gibran Rakabuming Raka turut mengomentari pernyataan Presiden Jokowi itu.

Baca juga: Saat Bersama Prabowo Subianto, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak Calon Tertentu

Baca juga: 6 Fakta Video Viral Mobil RI 1 Diduga Pecah Ban, Jokowi sempat Jalan Kaki, Terungkap Kesaksian Warga

Baca juga: Ramai Pernyataan Jokowi, Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Respons Mahfud dan PKB, Kata Pengamat

Anies: Presiden Dulu Ngakunya Netral

Anies Baswedan pertanyakan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak hingga kampanye untuk paslon capres-cawapres di Pilpres 2024.

Capres nomor urut 01, Anies Baswedan menyebut jika Jokowi sebelumnya mengaku netral di Pilpres 2024.

Namun kini, Anies Baswedan menyerahkan pada masyarakat soal sikap publik terhadap Jokowi.

Anies menyebut jika Jokowi sebelumnya akan memfasilitasi semua.

"Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies di Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Sebab itu, Anies menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat.

Dia meyakini publik makin cerdas.

"Jadi, kami serahkan saja kepada masyarakat indonesia untuk mencerna dan menilai," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Muhaimin Iskandar Kecewa

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku kecewa dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan Presiden boleh berpihak dan berkampanye.

Menurut pria yang karib disapa Cak Imin ini, Jokowi mestinya memahami posisinya sebagai pemimpin tertinggi Tanah Air.

“Presiden itu pemimpin tertinggi dalam berbagai hal, konstitusi, kemanusiaan, dan berbagai kultur sehingga harus betul-betul dijaga marwahnya. Nah, saya sangat sedih ya mendengar presiden akan kampanye misalnya,” ujar Cak Imin di kawasan Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024).

Dia mengakui bahwa sebenarnya tak ada aturan yang dilanggar dengan presiden menunjukkan keberpihakan pada salah satu pasangan calon pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hanya saja, Cak Imin mengatakan, keberpihakan itu bakal mengganggu wibawa Jokowi sebagai pemimpin tertinggi.

“Itu pilihan Presiden yang memang hak beliau, tetapi kita ngeman, sayang. Kemudian keberpihakan itu membuat marwah kepemimpinan itu terganggu,” katanya.

Di sisi lain, Cak Imin mengatakan, tengah menunggu berbagai respons dari para penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Namun, dia mengapresiasi koalisi masyarakat sipil dan berbagai ahli tata negara yang tidak sepakat dengan pernyataan Jokowi.

“Ya sekarang rakyat dan masyarakat yang akan menilai,” ujar Cak Imin.

Ganjar Pranowo: Pak Presiden Terang-terangan saja

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belum merespons pernyataan terbaru Presiden Jokowi.

Namun sebelumnya Ganjar pernah menilai Presiden Joko Widodo sebaiknya terang-terangan menyatakan keberpihakannya pada Pemilihan Presiden 2024.

Ganjar berpandangan, sikap Jokowi selama ini sudah menunjukkan keberpihakan terhadap calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, salah satunya saat mereka makan malam dan bertemu empat mata pada Jumat (5/1/2024) beberapa waktu lalu.

"Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa 'ya saya berpihak'," kata Ganjar di kawasan Pulogebang, Jakarta, Sabtu (6/1/2024).

Ganjar mengaku tak ambil pusing dengan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo karena menurutnya Jokowi memang sudah menunjukkan keberpihakan kepada menteri pertahanan itu.

Baca juga: Terjawab Kapan Debat Capres 2024 Terakhir, Tema, Lokasi, dan Disiarkan di TV Mana

Politikus PDI-P itu juga tak masalah jika Jokowi berpihak kepada Prabowo karena itu adalah sebuah pilihan.

Namun, ia mengingatkan agar keberpihakan Jokowi itu tidak diikuti dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menyebabkan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Kekhawatiran kita adalah ketika semua menyalahgunakan penyalahgunaan kewenangannya terjadi. Ketika penyalahgunaan kewenamgan itu terjadi maka pasa saat itu berbahaya," kata Ganjar.

Ganjar juga memberi tanggapan santai ketika ditanya mengenai etis atau tidak seorang kepala negara berpihak pada calon tertentu dalam pemilihan presiden.

Mantan gubernur Jawa Tengah itu hanya menyinggung bahwa ada satu kubu dalam Pilpres 2024 yang menganggap remeh persoalan etika.

"Ya memang kita punya problem etika gitu kan, kan ada yang tidak setuju dengan etika," kata Ganjar sambil tertawa.

Mahfud MD Tak Mempermasalahkan Sikap Jokowi

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, tak mempermasalahkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara boleh memihak dan berkampanye pada pemilu.

"Ya ndak apa-apa. Kalau presiden mengatakan begitu, silakan aja. Anda mau ikut atau enggak, itu kan terserah," kata Mahfud ditemui usai mengikuti halaqah dan dialog kebangsaan di Pondok Pesantren An Nur, Ngrukem, Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Disinggung mengenai aturan, dia enggan menjawab dan menyerahkan ke biro hukum.

"Ceritanya ke apa namanya biro hukum sekretaris negara aja," kata dia.

Ditanya apakah pernyataan presiden itu bisa memperkeruh suasana, Mahfud menjawab tidak.

"Ndak. Kalau saya ndak keruh tuh, malah sejuk ini di sini," kata dia.

Mahfud mengatakan, dirinya berbicara di pesantren An Nur, Ngrukem, Pendowoharjo, tentang kepemimpinan.

"Saya tadi ya bicara itu kalau dalam pesantren namanya fiqh siyasah. Itu fiqh siyasah itu fikih poltik bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana cara menjaga negara dan sebagainya jadi tidak ada materi elektoral soal pemilu apa itu itu urusan lain," kataMahfud.

Baca juga: Elektabilitas Capres Berubah Jelang Pencoblosan, Cek Hasil Survei di 3 Provinsi dengan DPT Jumbo

Gibran: Biarkan Masyarakat yang Menilai

Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka tak berkomentar banyak terkait pernyataan ayahnya itu.

Menurutnya, biarkan masyarakat yang menilai. "Biar masyarakat yang menilai aja," kata Gibran di sela-sela kunjungannya di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada Rabu (24/1/2024). 

"Kita masih fokus dulu di sini dulu (kampanye)," kata Gibran.

Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak Capres Tertentu

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden dan para menteri dapat memihak dan berkampanye.

Namun, Presiden dan para menteri tersebut tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.

"Presiden tuh boleh lho kampanye, presiden itu boleh lho memihak, boleh, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (24/1/2024).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara terkait adanya pandangan bahwa sejumlah menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau partai politik.

Menurut Jokowi, setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Menurut Jokowi, sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya menteri, bahkan presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Presiden, yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkasnya.

Baca juga: Ramai Pernyataan Jokowi, Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Respons Mahfud dan PKB, Kata Pengamat

Pernyataan Jokowi selaku presiden ini menimbulkan tanda tanya. Apalagi, saat ini putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, merupakan peserta Pilpres 2024 yakni sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut jika Presiden boleh berkampanye.

Tak hanya itu, menurut Jokowi, menteri juga boleh memihak.

Selain menteri, presiden juga boleh memihak pada calon tertentu di kontestasi Pemilu.

Jokowi beralasan jika aktivitas yang dilakukan oleh menteri di bidang politik adalah hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi yang didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," ujarnya.

Saat ditanya lebih lanjut soal bagaimana memastikan agar presiden tidak terlibat dalam konflik kepentingan ketika berkampanye dalam pemilu, Jokowi menegaskan sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara.

Sementara itu, saat ditanya apakah dirinya memihak atau tidak dalam pemilu kali ini, Jokowi justru kembali bertanya kepada wartawan .

"Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?" katanya.

Pada Pilpres 2024 ini, ada tiga pasangan Capres-Cawapres yang akan bertarung dalam pemungutan suara yang digelar 14 Februari nanti.

Ketiga pasangan tersebut adalah, pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), lalu
pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Menariknya, Gibran yang menjadi Cawapres pasangan nomor 02 merupakan anak sulung dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini dirangkum dari Kompas.com dan Kompas.com dan TribunJatim.com