Wawancara Eksklusif Pj Gubernur Akmal Malik, Bicara Pelaksanaan Pemilu dan Netralitas ASN di Kaltim

Di daerah kita ini, banyak wilayah tambang. Tentunya banyak pekerja migran dari daerah lain. Khawatirnya, ini akan memicu ketika hari pencoblosan, para pekerja pulang kampung. Khawatirnya, yang disini juga ikutan libur. Sehingga, itu akan berdampak pada partisipasi pemilu. 

Maka, ini penting. Kami mengimbau perusahaan dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitas. Itulah kenapa kita punya TPS khusus dan memberikan kemudahan. 

Kemarin saya ke PPU, sampaikan pada PJ Bupati, tolong fasilitasi pekerja dari luar yang ingin memilih disini, beri kemudahan untuk mereka. Apalagi dengan e-KTP pasti akan mudah. 

Baca juga: Tribun Kaltim Gelar Nobar Debat Cawapres, Live YouTube Tribun Kaltim Official dan Facebook

5. Bagaimana dengan pekerja IKN yang berjumlah ribuan?

Kemarin pak PJ Bupati, telah bertemu dengan OIKN dan bertemu dengan perusahaan-perusahaan di sana. Kemarin di inventarisir, informasinya ada 10.000, tenyata hanya kurang lebih 2006. Itupun sudah difasilitasi memilih di semua TPS yang ada di wilayah Sepaku. 

Tidak ada TPS khusus, tapi mereka akan menyebar ke TPS-TPS di sana. Tapi, sebagian besar justru balik ke kampung halamannya.

Kurang lebih, 5 atau 10 persen yang coblos disini. Itupun setelah melalui proses pindah TPS. Itu difasilitasi dengan baik oleh OIKN dan melibatkan penyelenggara. 

6. Apakah penambahan pekerja di IKN, berpengaruh pada peningkatan partisipasi?

Tidak. Karena sudah tercatat jumlah DPT 2.778.644, itu baru tercatat. Gak mungkin lagi, kecuali, ada tahapannya kapan akan membuka untuk pindah. 

Sudah ditetapkan, ada 2.778.644 orang. Laki-laki ada kurang lebih 1,4 dan perempuan 1,3. Mereka inilah yang nanti menjadi pemilih. 

Bagi pekerja yang ada di IKN, atau dimanapun, yang tidak terdaftar DPT, berarti harus kembali ke kampung halamannya. Itulah kenapa diberi kemudahan, hari pencoblosan adalah hari yang diliburkan. 

Kemudian, kita sesungguhnya waspada terhadap kerawanan, karena daerah kita banyak daerah remot, 3 T, tertinggal terjauh. Infrastruktur kita juga terbatas. Seperti di Kutai Barat, Mahakam ulu. Meski jumlah DPT-nya 27 ribu lebih sedikit, tapi 1 suara bisa berarti bagi demokrasi kita. 

Kekhawatiran kita adalah pergerakan logistik saja. Kemarin di Mahakam ulu, teman-teman penyelenggara mengeluhkan kendaraan mereka yang tidak bisa melalui Medan berat. Akhirnya saya minta di pemprov untuk membantu. 

Kami juga mengimbau untuk penyelenggara terutama daerah yang agak jauh. Apabila tidak memiliki sarana prasarana, kita siap membantu. 

7. Bagaimana untuk kondisi pasca pemilu?