Anggota KPPS Sambutan Keracunan Makanan Sudah Ditangani, KPU Samarinda: Kami Tidak Diam

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sejumlah warga yang baru dilantik menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di RT 36 Kecamatan Sambutan pada Kamis (25/1/2024) lalu, terpaksa dilarikan ke beberapa rumah sakit usai mengalami keracunan.

Diduga, warga tersebut keracunan usai mengonsumsi nasi kotak berisi nasi goreng dan ayam tepung yang memang telah disiapkan panitia penyelenggara untuk mereka.

Insiden ini terdeteksi melalui laporan dalam grup Whatsapp salah satu anggota KPPS RT 36 sejak Jumat (26/1/2024).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, Firman Hidayat, mengatakan bahwa persoalan ini telah ditindaklanjuti melalui berbagai koordinasi dengan pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Baca juga: Kasus Keracunan Makanan di KPPS Sambutan Samarinda, Andi Harun: Sudah Diserahkan ke Polisi

Baca juga: Diduga Keracunan Makanan Kotakan, Anggota KPPS RT 36 Sambutan Samarinda Keluhkan Diare dan Demam

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan kondisi kesehatan para anggota yang kini tengah dirawat secara intensif.

"Nanti kita lihat kembali, kalau hanya dugaan keracunan harusnya sudah sembuh. Masa pemulihan sepekan," sebut Firman pada Senin (29/1/2024).

Di samping itu, Ketua KPU Samarinda ini menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menggelar rapat yang membahas terkait penanganan para anggota KPPS Sambutan. Dalam hasil rapat tersebut, pihaknya memastikan biaya pengobatan para korban akan ditanggung.

"Kami fokus pada mitigasi KPPS dan keluarganya, tapi kami akan membantu sekuat tenaga untuk biaya pengobatan di rumah sakit beserta rekam medis," papar Firman.

Terkait pesta pemilihan umum (pemilu) serentak yang tinggal menghitung hari, Firman menjelaskan bahwa persiapan akan tetap dilanjutkan. Namun, kesehatan anggota KPPS tetap menjadi prioritas utama bagi pihaknya.

Baca juga: Fakta-fakta Anggota KPPS yang Baru Dilantik di Samarinda Keracunan Massal dan Harus Dilarikan ke RS

Firman menegaskan bahwa keputusan mengganti atau tidak anggota KPPS akan ditentukan setelah evaluasi pada tanggal 1 Februari mendatang.

"Yang pasti kami tidak diam soal kesehatan mereka," pungkasnya. (*)