Berita Samarinda Terkini
Kasus Keracunan Makanan di KPPS Sambutan Samarinda, Andi Harun: Sudah Diserahkan ke Polisi
Terjadi insiden puluhan warga yang tercatat sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di RT 36 Kecamatan Sambutan
Penulis: Sintya Alfatika Sari | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Terjadi insiden puluhan warga yang tercatat sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di RT 36 Kecamatan Sambutan mengalami gejala diare, demam, dan mual usai mengonsumsi nasi kotak yang dibagikan usai pelantikan pada Kamis (25/1/2024).
Atas kejadian ini, Wali Kota Samarinda Andi Harun pun angkat bicara.
Ia menjelaskan bahwa meski tak ada campur tangan pemerintah dalam kejadian tersebut, Andi Harun menegaskan pentingnya kehati-hatian dan detail dalam melaksanakan kegiatan.
"Tapi tetap saja kita menaruh perhatian serius untuk jadi pelajaran agar KPU ke bawah lebih detail dalam melaksanakan kegiatan, termasuk soal pemesanan makanan bagi anggota KPPS," ungkapnya pada Senin (29/1/2024).
Meski peristiwa ini baru diketahui beberapa hari setelahnya, orang nomor satu di Samarinda ini menyatakan bahwa kasus ini sedang ditindaklanjuti.
Baca juga: Diduga Keracunan Makanan Kotakan, Anggota KPPS RT 36 Sambutan Samarinda Keluhkan Diare dan Demam
Baca juga: Fakta-fakta Anggota KPPS yang Baru Dilantik di Samarinda Keracunan Massal dan Harus Dilarikan ke RS
"Tapi soal itu sudah kita serahkan ke pihak kepolisian. Hanya saja yang bisa kita lakukan sekarang agar benar-benar lain kali berhati-hati dalam soal makanan, apalagi pemilu ini masih panjang. Masa tugas mereka sampai 23 februari nanti," jelasnya.
Di samping itu, dirinya mengimbau agar para petugas berhati-hati dalam menggelar rangkaian acara, terlebih menjelang pesta pemilihan umum (pemilu) 2024 ini. Ia juga mengatakan agar petugas penyelenggara tak segan berkoordinasi dengan pihak kelurahan terkait penyediaan makanan.
"Tidak usah segan untuk berkoordinasi dengan kelurahan, karena aparat kita ada di kelurahan, kata netralitas itu hanya di sisi politik tapi untuk menyediakan makanan silahkan berkoordinasi insya allah pemerintah juga pasti netral," pungkasnya. (*)
| Pemkot Samarinda Uji Sistem WFH ASN, Dikembangkan Cepat dalam 2 Minggu |
|
|---|
| Tutup Celah Pelanggaran WFH, Walikota Samarinda Ajak Masyarakat Turut Awasi Disiplin ASN |
|
|---|
| Isi APBD Kaltim Dibongkar dalam Dialog Publik Bersama, Anggota DPRD: Uang Rakyat Kok Dirahasiakan |
|
|---|
| Irigasi Rusak Puluhan Tahun, Petani Betapus Samarinda Hanya Panen 4–5 Ton |
|
|---|
| WFH di Samarinda Hemat hingga Rp 70 Juta, Dishub: Pegawai Wajib tak Bawa Kendaraan BBM Setiap Jumat |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/20240129-Walikota-Samarinda-Andi-Harun.jpg)