Kaltim Rawan Rendah Partisipasi Pemilih di Pemilu 2024, Begini Solusi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik

TRIBUNKALTIM.CO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan salah satu daerah IKP tinggi di
Indonesia.

Setelah dievaluasi dan dikomunikasikan, ternyata yang menjadi kerawanan di Kaltim adalah tingkat partisipasi pemilih. 

"Kami sudah komunikasikan ke semua pihak, aspek apa yang menjadi kerawanan. Ternyata yang menjadi kerawanan adalah (tingkat) partisipasi pemilih, bukan aspek keamanan," ungkap Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik pada Program VIP Room Tribunkaltim bertajuk Pemilu Damai di Bumi Etam, yang dipandu Koordinator Video & Digital Activity Tribun Kaltim, Januar Alamijaya, Minggu (28/1/2024).

Kerawanan rendahnya partisipasi pemilih, menurutnya, disebabkan banyak pekerja dari luar Kaltim yang kini bekerja pada proyek-proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun para pekerja sektor pertambangan.

Baca juga: Investasi di IKN Tetap Jalan meski Pemilu 2024, Bambang Susantono Sebut Senin Harga Naik

"Pekerja migran dari daerah lain, dikhawatirkan akan memicu rendah partisipasi pemilih saat hari pencoblosan. Mereka pulang kampung dan di sini juga libur, berdampak pada partisipasi
pemilih," ujarnya.

Menyikapi ini, Akmal Malik meminta dukungan dari pemerintah daerah setempat dan KPU dan Bawaslu agar menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus.

"Saya di PPU (Penajam Paser Utara) kemarin juga meminta difasilitasi Pj Bupati, bagi pekerja luar yang ingin memilih di sini, beri kemudahan. Apakah pindah kependudukan atau seperti apa," bebernya.

Pj Bupati PPU, lanjut Akmal Malik, akan melakukan pertemuan khusus dengan Otorita IKN membahas partisipasi pemilih di kalangan para pekerja. Pemkab PPU difasilitasi bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang ada di IKN dan telah mendapat angka pemilih.

Inventarisasi sudah dilakukan. Informasi sebelumnya ada 10.000 ribu pekerja, namun ternyata hanya kurang lebih 2.006 pekerja.

Ini sudah difasilitasi untuk memilih di semua TPS yang ada di Sepaku.

"Jadi nggak ada TPS khusus buat pekerja, nanti akan menyebar di TPS sekitar Sepaku. Tetapi sebagian besar justru pulang ke kampung halamannya. Kurang lebih 5 persen atau 10 persen yang yang akhirnya benar-benar mencoblos di sini. Itupun setelah melalui prosedur pindah proses ke TPS dan sebagainya, itu difasilitasi dengan baik oleh Pj Bupati bersama dengan OIKN tentunya juga melibatkan penyelenggara," bebernya.

Menurutnya, penambahan pekerja di IKN tidak berpengaruh pada peningkatan partisipasi pemilih.

“Karena sudah tercatat jumlah DPT 2.778.644, itu baru tercatat. Gak mungkin lagi, kecuali, ada tahapannya akan membuka untuk pindah. Mereka inilah yang nanti menjadi pemilih. Bagi pekerja di IKN atau dimanapun, yang tidak terdaftar DPT, berarti harus kembali ke kampung halamannya. Itulah kenapa diberi kemudahan, hari pencoblosan adalah hari yang diliburkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Akmal Malik menjelaskan, waspada terhadap kerawanan rendah partisipasi pemilih disebabkan beberapa faktor.

“Daerah kita banyak remote area, 3T, tertinggal terjauh. Infrastruktur juga terbatas. Seperti di Kutai Barat, Mahakam Ulu. Kekhawatiran kami adalah pergerakan logistik. Kemarin di Mahakam Ulu, teman-teman penyelenggara mengeluhkan kendaraan mereka tidak bisa melalui medan berat. Akhirnya saya minta pemprov untuk membantu. Kami juga mengimbau penyelenggara terutama daerah yang agak jauh, apabila tidak memiliki sarana prasarana, kami siap membantu,” tandasnya.