6 Kecamatan Masuk IKN Nusantara, Sunggono Sebut Kukar Paling Terdampak

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono menyebut, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah yang paling banyak kehilangan wilayahnya karena Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara).

Ada enam kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi bagian IKN Nusantara.

Dua kecamatan masuk ke dalam kawasan inti dan beberapa desa dari empat kecamatan masuk ke dalam bagian IKN Nusantara.

Hal tersebut disampaikan Sunggono dalam rapat pembahasan batas daerah Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) yang berbatasan langsung dengan IKN Nusantara.

Rapat ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlangsung di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta.

Baca juga: Anggota DPRD Kaltim Agus Suwandi Ingin IKN Nusantara Berdampak Positif pada Warga Samarinda

Dalam kesempatan tersebut, Sunggono mengapresiasi dan berterima kasih karena telah diundang dan diajak bicara mengenai pembahasan batas daerah ini.

Ia pun turut menjelaskan duduk perkara yang tengah dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menetapkan rencana tata ruang wilayah.

Pada 2023, Pemkab Kutai Kartanegara telah diminta untul menetapkan RT-RDTR terhadap wilayah-wilayah yang bersinggungan dengan IKN Nusantara. Hasilnya, enam RT-RDTR berhasil dirampungkan.

“Pada undang-undang terdahulu, ada wilayah kami yaitu Kelurahan Tamapole Kecamatan Samboja masuk wilayah IKN Nusantara sehingga tidak kami masukkan ke dalam RDTR Perda kami yang ditetapkan pada 23 November 2023," jelas Sunggono, Sabtu (3/2/2024).

"Dalam perkembangannya, ternyata wilayah tersebut terkoreksi tidak masuk ke wilayah IKN Nusantara, sehingga kami perlu melakukan review terhadap Perda kami agar Kelurahan Tamapole dimasukkan kembali ke dalam wilayah Kukar,” sambungnya.

Baca juga: Imigrasi Beri Golden Visa 5 Tahun untuk Investor Asing IKN Nusantara, Syarat Investasi 5 Juta Dollar

Sunggono pun meminta komitmen yang jelas dan tegas dari kementerian atau lembaga mengenai kebijakan ke depan bagi Pemkab Kukar dengan adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Hal lain disampaikan Sunggono ialah, sampai tahun 2024, Pemkab Kukar masih mengalokasikan anggaran untuk wilayah-wilayah yang secara regulasi masuk IKN Nusantara.

Namun, apabila IKN Nusantara berjalan maka aset-aset yang telah dibangun Pemkab Kukar di kawasan tersebut akan hilang.

Ini menjadi kegusaran tersendiri bagi pihaknya. Pemkab Kukar pun sudah menyampaikan data jumlah aset yang akan masuk ke IKN Nusantara.

Nilainya mencapai Rp7 Triliun, berupa bangunan Sekolah, Rumah Sakit, dan Masjid