Pilpres 2024

Aksi Kampus Hari Ini di Unpad, Daftar Kampus Kritik Jokowi dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi

Aksi kampus hari ini, Sabtu (3/2/2024) di Unpad, Bandung. Berikut daftar kampus kritik Jokowi dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

Penulis: Aro | Editor: Doan Pardede
TRIBUNJABAR.ID/NAZMI ABDURRAHMAN
AKSI KAMPUS - Seruan untuk sivitas akademika Unpad, Bandung hari ini, Sabtu (3/2/2024). Hari ini, Sabtu (3/2/2024) Unpad menggelar Seruan Padjajaran Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat di Gerbang Utama Kampus Dipati Ukur mulai pukul 09.00 WIB. Berikut daftar kampus kritik Jokowi dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi 

1. Menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi.

2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan pemilu.

3. Menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu, serta menjalankan tugas sesuai amanah Reformasi Konstitusi.

4. Mendesak Pemerintah untuk mengembalikan marwah Perguruan Tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elit.

5. Mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo/kelompok tertentu dalam politik elektoral, kekerasan budaya, pengekangan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat serta penyusutan ruang sipil.

Demikian manifesto ini dibuat dan disampaikan, sebagai wujud tanggung jawab moral institusi perguruan
tinggi terhadap keselamatan serta kejayaan bangsa.

Kalimantan

1. Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Pembacaan pernyataan diwakili Ketua Senat sekaligus Guru Besar dari Fakultas Hukum ULM, Prof Hadin Muhjad, di depan Gedung Rektorat ULM Banjarmasin, Jumat (2/2/2024).

Sejumlah akademisi Universitas Lambung Mangkurat merespon situasi dan kondisi politik menjelang Pemilu 2024, Jumat (2/2/2024).
AKSI KAMPUS - Sejumlah akademisi Universitas Lambung Mangkurat merespon situasi dan kondisi politik menjelang Pemilu 2024, Jumat (2/2/2024). (Banjarmasinpost.co.id/Aya Sugianto)

Dalam pernyataannya, para sivitas akademika ULM mengingatkan sekaligus mengajak semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 agar menjalankan proses demokrasi berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Bangsa itu berdiri di atas negara hukum dan demokrasi, demokrasi itu mengandalkan kekuatan rakyat, rakyat itu berpegang pada negara hukum atau konstitusi. Pada saat konstitusi sedang proses dikoyak-koyak, maka kita harus menyikapi, jangan dibiarkan,” katanya.

Hadin mengatakan, aspek etika merupakan bagian tak terpisahkan dalam kepribadian bangsa Indonesia. Hal itu menurutnya, harus menjadi acuan penting dalam proses berdemokrasi.

2. Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Kalimantan Timur

Koalisi Dosen Universitas Mulawarman menyatakan sikap selamatkan demokrasi.

Dosen Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah, menyebut demokrasi Indonesia dalam ancaman bahaya.

Lima poin pernyataan sikap Koalisi Dosen Unmul

1. Selamatkan demokrasi, hentikan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi.

2. Presiden tidak boleh memihak, stop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya.

3. Meminta kepada seluruh aparatus negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam mementum elektoral 2024 ini.

Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu.

4. Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.

5. Menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tiran kekuasaan.

Sulawesi

- Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar

Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) mengeluarkan pernyataan sikap Unhas Bergerak Untuk Demokrasi di depan Rektorat Unhas.

Forum Guru Besar dan dosen Unhas Deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi. Prof Dr Ir Triyatni Martosenjoyo MSi memimpin deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi di depan Rektorat Unhas pada Jumat (2/2/2024)
AKSI KAMPUS - Forum Guru Besar dan dosen Unhas Deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi. Prof Dr Ir Triyatni Martosenjoyo MSi memimpin deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi di depan Rektorat Unhas pada Jumat (2/2/2024). (Faqih/Tribun Timur)

Pembacaan pernyataan sikap ini dipimpin Prof Triyatni Martosenjoyo, MSi.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan Universitas, Prof Amran Razak, dan Ketua Divisi 3 Dewan Profesor Unhas, Prof Arsunan Arsin.

Dalam deklarasi tersebut, para guru besar Unhas menyanyikan lagu "Padamu Negeri" sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan demokrasi untuk persatuan Indonesia.

Prof. Triyatni Martosenjoyo menyatakan, "Setelah mencermati perkembangan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Presiden/Wakil Presiden R.I. 2024, tata kelola pemerintahan, serta kehidupan demokrasi nasional, Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap."

Terdapat 4 poin utama dalam pernyataan sikap forum guru besar Unhas:

1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

2. Mengingatkan Presiden Jokowi, pejabat negara, aparat hukum, dan aktor politik di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi, mengedepankan nilai-nilai kerakyatan, keadilan sosial, serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.

3. Meminta KPU, Bawaslu, serta DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu diharapkan menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi dari pihak manapun.

4. menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat, memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

Respons Jokowi dan Istana

Jokowi tidak banyak komentar menyikapi pernyataan yang dikeluarkan oleh sivitas akademika UI, UGM, dan UII.

Dia menilai tindakan itu adalah bagian dari hak demokrasi yang dimiliki setiap warga.

"Itu hak demokrasi ya,” ujar Jokowi, dilansir dari Kompas.com, Kamis.

Dikutip TribunKaltim.co dari Tribun-video.com di artikel berjudul Muncul Kritikan Kampus: Jokowi Tak Masalah, Istana Sebut sebagai Vitamin untuk Perbaikan, Jokowi pun mempersilahkan siapapun untuk berpendapat.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai kritikan terhadap Presiden Jokowi adalah vitamin untuk melakukan perbaikan.

Ari menilai, perbedaan pendapat dan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar, terlebih terjadi jelang Pemilu.

Baca juga: Resmi Umumkan Mundur sebagai Menko Polhukam, Lengkap Pernyataan Mahfud MD, Sebut Surat untuk Jokowi

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Halaman 4 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved