Pemilu 2024
KPU Mahulu Prioritaskan Pendistribusian Logistik ke TPS Terjauh
KPU Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur memprioritaskan pendistribusian logistik Pemilu 2024 ke tempat pemungutan suara (TPS) terjauh.
Penulis: Kristiani Tandi Rani | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - KPU Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur memprioritaskan pendistribusian logistik Pemilu 2024 ke tempat pemungutan suara (TPS) terjauh.
Ketua KPU Mahulu, Frederik Melawen mengatakan TPS terjauh adalah titik-titik pendistribusian yang menjadi prioritas KPU Mahulu.
Setiap kecamatan memiliki TPS terjauh berarti setiap kecamatan memiliki TPS prioritas.
Baca juga: Persiapan Pemilu 2024 di Mahakam Ulu Sudah 90 Persen dan Telah Melakukan Simulasi Pemilu 2 Kali
Saat ditanyai mengenai anggaran per TPS, Ia mengatakan belum bisa memastikan angka yang jelas, karena mengenai ini diatur oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU.
"Biaya untuk pembuatan TPS memang sampai saat ini masih dilakukan revisi terhadap DIPA KPU," katanya, Rabu (7/2/2024).
Terkait biaya pembuatan per TPS di Mahulu, Ketua KPU Mahulu ini mengatakan masih akan melakukan kajian.
Ia masih perlu mempelajari kembali anggaran yang dikeluarkan oleh KPU RI untuk pembuatan TPS. "Sampai sekarang belum ada angkanya berapa per TPS," ucapnya.
Besarnya dana tidak dapat dipastikan oleh KPU Mahulu karena menurutnya biaya operasional di Mahulu lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain.
Baca juga: KPU Mahulu Gelar Simulasi Penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024
Meski begitu, Ia berkomitmen untuk berupaya mencukupkan kebutuhan dengan keuangan yang ada.
Tak ada pilihan lain selain berupaya memaksimalkan dana yang ada meski harga di Mahulu tidak bisa dianggap setara dengan kabupaten lain.
"Beda uang Rp 2 juta di Samarinda dengan Rp 2 juta di Mahulu," jelasnya.
Ia mengambil contoh di Samarinda dengan uang Rp 2 juta mungkin semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Sementara, di Mahulu dengan uang Rp 2 juta belum mencukupi untuk menyewa tenda.
"Mungkin cukup hanya untuk kursi, jadi nanti kita coba sesuaikan dengan anggaran yang ada di tempat kita," imbuhnya. (*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya
Pengertian Putusan 'Dismissal' yang Bikin Pemerintah Tunda Pelantikan Kepala Daerah Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Besok, Rabu 26 Juni KPU Kutai Kartanegara Siap Gelar Penghitungan Ulang Surat Suara di 43 TPS |
![]() |
---|
Polisi Awasi Pergeseran 43 Kotak Suara Jelang Penghitungan Surat Suara Ulang di Kutai Kartanegara |
![]() |
---|
KPU Kukar Jamin Tidak Ada Surat yang Rusak dalam Penghitungan Suara Ulang di 43 TPS |
![]() |
---|
Terjawab Alasan Politikus PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic, Sebut Pemilu Kontestasi Saudagar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.