Breaking News

Pilpres 2024

Kata Yenny Wahid Saat Cak Imin Janji Perjuangkan Gelar Pahlawan Nasional ke Gus Dur Jika Menang

Niat cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar yang ingin Gus Dur sebagai pahlawan nasional jika menang pemilu langsung ditanggapi Yenny Wahid.

Editor: Heriani AM
Dok DPR RI/Warta Kota-Yulianto
Cak Imin - Yenny Wahid. Niat cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar yang ingin menjadikan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai pahlawan nasional jika menang pemilu langsung ditanggapi Yenny Wahid. 

TRIBUNKALTIM.CO - Niat cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar yang ingin menjadikan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai pahlawan nasional jika menang pemilu langsung ditanggapi Yenny Wahid.

Putri Gus Dur itu mengaku sangat menghargai aspirasi semua orang akan, namun baginya yang paling penting adalah Gusdur dikenal sebagai Pahlawan Rakyat.

Putri Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, menanggapi niat cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, yang ingin menjadikan Gus Dur pahlawan nasional seandainya menang pemilu.

"Yang jelas, buat saya semua aspirasi yang ingin menempatkan Gus Dur sebagai pahlawan nasional itu baik, kita hargai," kata Yenny notabene sepupu Muhaimin itu, Jumat (9/2/2024).

"Tapi yang paling penting bagi kami keluarga sih Gus Dur itu pahlawan rakyat. Paling penting itu," imbuhnya.

Baca juga: Respon Muhaimin Iskandar Dengar Ketua PBNU Sebut Cak Imin Tidak akan Menang di Pilpres 2024

Baca juga: Komentar Muhaimin Iskandar Soal Balikpapan di Debat Cawapres, Cak Imin: Listrik Sulit, Jalan Rusak

Baca juga: Ubah Sholawat Gus Dur Syiir Tanpo Waton, Cak Imin: Indonesia Bukanlah Milik Jokowi

 Sebelumnya, Muhaimin menerima aspirasi masyarakat keturunan Tionghoa agar Gus Dur menjadi pahlawan nasional.

Penyerahan aspirasi itu dilakukan sejumlah tokoh masyarakat keturunan Tionghoa dalam acara Refleksi Imlek 2024 DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Barat, Kamis (1/2/2024) malam.

Kepada wartawan, Muhaimin yang merupakan kemenakan Gus Dur namun tak lagi akur dengan keluarganya akibat peristiwa dualisme PKB pada 2008 itu, berjanji akan memperjuangkan aspirasi tersebut.

"Saya akan terus berusaha mewujudkannya dalam pemerintahan yang dipimpin Amin (Anies-Muhaimin) nanti," ucap Ketua Umum PKB itu.

"Gus Dur adalah pimpinan nasional pertama yang membongkar semua diskriminasi sehingga Gus Dur ini sosok pemersatu bangsa, dan teman-teman Tionghoa (ingin) Gus Dur jadi pahlawan nasional," tegasnya.

Cak Imin - Yenny Wahid.
Cak Imin - Yenny Wahid. (Dok DPR RI/Warta Kota-Yulianto)

Dalam pidatonya di hadapan ratusan warga keturunan Tionghoa kemarin, Muhaimin juga mengungkit bahwa perayaan Imlek tahun ini akan menjadi tahun ke-24 kalangan Tionghoa bisa bebas merayakannya.

Ia mengungkit jasa Gus Dur, yang ketika menjadi presiden pada 1999-2001 mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang selama 33 tahun menjadi senjata negara membungkam tradisi masyarakat keturunan Tionghoa.

"PKB bersama Gus Dur dengan rasa nasionalisme dan kemanusiaan sejak tahun 2000 itu sungguh-sungguh ingin mewujudkan bahwa nilai kemanusiaan, keberanian masing-masing, dengan kekuatan yang ada, kita abdikan untuk persatuan Indonesia tanpa diskriminasi satu sama lain," jelas Wakil Ketua DPR itu.

Ubah Sholawat Gus Dur 'Syiir Tanpo Waton', Cak Imin: Indonesia Bukanlah Milik Jokowi

Muhaimin Iskandar (Cak Imin), calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, terang-terangan menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam kampanye akbar di Lapangan Lugjag, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (6/2/2024).

Cak Imin tanpa ragu meneriakan "Indonesia bukanlah milik Jokowi", di hadapan para pendukungnya.

Awalnya, Cak Imin menyanyikan lagu syiir tanpo waton atau yang dikenal dengan sholawat Gus Dur.

Lalu, Cak Imin merubah sedikit lirik tersebut menjadi "Indonesia bukanlah milik Jokowi", yang diikuti pendukunnya.

  Baca juga: Tsamara Tak Tinggal Diam, Cak Imin Sebut Erick Thohir Sebar Hoaks Pakai Nama Timnas AMIN Soal BUMN

Lirik dari sholawat yang biasa dilantunkan oleh Gus Dur atau Presiden ke-4 Republik Indonesia ini diganti isinya untuk menyindir dinasti Presiden Jokowi.

Mulanya, Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banyuwangi Abdul Ghoffar menyanyikan syiir tanpo waton dengan lirik yang mencerminkan suasana politik saat ini.

“Ya roshulalloh salam mun'alaik, ya rofi'asyaaniwaddaarojii 'Athfataiyajii rotal'alaami, ya uuhailaljudiwalkaromi, ya uuhailaljudiwalkaromi,” tutur Abdul Ghofar.

Lalu, ia mengganti liriknya dengan sindiran terhadap oligarki.

“Suara Anda jangan mau dibeli, itu menguntungkan oligarki. Mari kita tegakkan demokrasi. Indonesia bukanlah milik…” Ketika akan memasuki penggalan "Indonesia bukanlah milik” simpatisan PKB yang hadir dalam kampanye itu berteriak dengan kata "Jokowi".

Padahal, lirik selanjutnya adalah kata “dinasti”.

Baca juga: DKPP Putuskan Ketua KPU Langgar Kode Etik, Cek Respons Ganjar-Mahfud MD dan Anies-Cak Imin

Mendengar hal itu, Cak Imin lantas tertawa dan ikut meneriakkan "Indonesia bukanlah milik Jokowi".

Tak hanya sampai di situ, ketika Muhaimin menyampaikan pidato politiknya, syiir tanpo waton yang dilantunkan sebelumnya kembali diulang.

Kali ini, pria yang karib disapa Cak Imin itu terang-terangan menyebut nama “Jokowi” di penggalan lirik sholawat tersebut.

“Indonesia bukanlah milik Jokowi” lantun Cak Imin.

Terpisah, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membacakan sejumlah spanduk yang dibawa simpatisannya saat kampanye di Lapangan Karangpule, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (6/2/2024).

Kampanye yang disiarkan Kompas TV itu digelar di tengah lautan masa yang membawa berbagai spanduk.

Baca juga: Beda Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin Respon Ketua KPU Langgar Kode Etik Terima Gibran Jadi Cawapres

Saat itu, Anies membacakan beberapa spanduk, salah satunya sindiran soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ibu maaf Amin hanya punya doa, tidak punya paman di MK," kata Anies disambut riuh sorakan para simpatisan.

Spanduk itu menyindir calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yang bisa maju pilpres karena pamannya Anwar Usman mengubah syarat terkait usia capres dan cawapres lewat gugatan di MK.

Akibat pelanggaran etik itu, Anwar Usman pun dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK Anies kemudian melanjutkan membaca aspirasi terkait kekerasan terhadap perempuan.

Spanduk itu berisi "Kami perempuan Indonesia butuh perlindungan".

Anies merespons dengan janji isu kekerasan terhadap perempuan akan menjadi isu prioritas nasional jika terpilih jadi presiden nanti.

Baca juga: UU Cipta Kerja Tidak Ada Masalah dalam Prosesnya, Rudi Masud Sebut Cak Imin Ikut Sahkan

"Ya itu yang kami lakukan, jangan sampai ada lagi persoalan perlindungan perempuan diabaikan. Tidak boleh lagi kita membiarkan praktek-praktek seperti itu, dari mulai kepemimpinan nasional persoalan perlindungan perempuan harus jadi prioritas nasional kita," imbuh dia.

"Dari mulai urusan cat calling sampai yang bekerja tidak memiliki daycare untuk anak-anaknya. InsyaAllah semuanya dilakukan," sambung Anies.

Kemudian ia membaca beberapa spanduk lainnya terkait aspirasi pendidikan di pelosok desa NTB.

Ia menutup bacaan spanduk yang berisi terkait dengan permintaan pendidikan gratis dan kesehatan gratis.

"Kami butuh pendidikan gratis, kesehatan gratis, bukan makan siang gratis," siap," kata Anies.

Baca juga: Cak Imin Usai Debat Capres 2024, Sebut Prabowo dan Ganjar Sudah Bergeser Setuju Perubahan

Cak Imin Tanggapi Pernyataan Mahfud MD

Kabar lainnya, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menegaskan, partai politik yang mengusung dirinya dan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 independen dan tidak terpengaruh oleh siapa pun.

Hal ini disampaikan Cak Imin menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang mengatakan partai politik yang tidak mengusung pasangan Ganjar-Mahfud seperti bebek yang bisa dikendalikan.

Diketahui, koalisi perubahan yang mengusung pasangan nomor 1 terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera.

“Alhamdulilah PKB independen, PKS independen, Nasdem independen, memutuskan dengan keyakinan ideologinya,” kata Cak Imin saat ditemui di Pondok Pesantren (Ponpes) Raudlatut Thalabah, Setail, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (6/2/2024).

Cak Imin, yang juga Ketua Umum PKB itu tidak sependapat dengan pernyataan eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.

Baca juga: Pasangan Sama Anies Baswedan, Cak Imin Yakin Menang Otomatis di Jakarta, Cek Dulu Survei Terbaru

Sebagai pimpinan Partai, dirinya memutuskan untuk masuk koalisi Perubahan lantaran adanya kesamaan nilai, ideologi dan gagasan.

“PKB memutuskan bukan hanya kalkulasi politik tapi betul-betul keputusan bersama Anies itu berbasis ideologi, nilai gagasan dan cita-cita PKB,” kata Cak Imin. “Jadi tidak dipengaruhi oleh siapa pun,” ucap Wakil Ketua DPR RI itu.

Pernyataan Mahfud tersebut dilontarkan ketika mengeklaim bahwa dirinya dan Ganjar bukanlah petugas partai yang dapat diatur oleh partai politik pengusungnya, seperti yang kerap dijuluki oleh banyak orang.

"Seperti dikesankan, kalau apa yang dicalonkan pasangan Ganjar-Mahfud itu kok seperti petugas partai. Saudara, tidak ada petugas partai. Petugas partai, kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai," kata Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Yogyakarta, Senin (5/2/2024).

Mahfud menuturkan, kampanye yang dijalankan oleh Ganjar-Mahfud tidak terikat oleh arahan partai.

Ia mengeklaim, kampanye yang dilakukan ini berbasiskan fakta dan solusi yang ditawarkan pun sesuai dengan mekanisme yang ada.

Baca juga: DKPP Putuskan Ketua KPU Langgar Kode Etik, Cek Respons Ganjar-Mahfud MD dan Anies-Cak Imin

Namun, menurut Mahfud, justru pemimpin partai politik yang tidak mengusung Ganjar-Mahfud dapat dikendalikan seperti bebek.

"Partai apa yang tidak mau penegakan hukum bagus? Pasti semua partai mau, tapi mari Saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partainya juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan?" kata dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyatakan, partai politik pengusung Ganjar-Mahfud mempunyai kebebasan dalam mendukung calon yang diusung, tidak seperti partai yang mengusung kandidat lain.

"Yang ngusung kami, partai yang mengusung kami ini gagah, 'Ayo calon presiden, maju'. Maju katakan. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya, jalan. Ini yang bukan petugas partai, ini petugas konstitusi, yang lain petugas oligarki," kata Mahfud. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Muhaimin Ingin Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional, Yenny Wahid Bilang Begini"

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved