Koalisi Masyarakat Sipil Siap Gugat Jokowi Jika tak Penuhi Somasi, Presiden Didesak Minta Maaf

Selain itu, merekamenyoroti berbagai kebijakan Jokowi yang dinilai condong dan menguntungkan capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kebijakan itu di antaranya peraturan bahwa menteri boleh kampanye tanpa mengundurkan diri.

Sejumlah menteri Jokowi kemudian secara terang-terangan menyatakan mendukung Prabowo-Gibran.

Selain itu, mereka diduga memanfaatkan bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan menjelang pemilu dengan anggaran gemuk mencapai Rp 496,8 triliun.

Dimas lantas meminta Presien Jokowi mencabut pernyataannya bahwa presiden boleh kampanye dan memihak.

Mereka juga mendesak Jokowi bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca juga: Akhirnya Terjawab, Jokowi Tegaskan Tak akan Berkampanye di Pilpres 2024 Meski UU Mengizinkan

"Menertibkan para pembantunya khususnya menteri-menteri untuk patuh pada aturan dan etika bernegara," ujar Dimas seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Pada poin berikutnya, mereka mendesak Jokowi berhenti membagi-bagikan bantuan sosial (bansos) dengan motif politik menjelang hari H Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari.

Mereka juga meminta mantan Wali Kota Solo itu memerintahkan Kapolri, TNI, aparatur sipil negara (ASN) agar benar-benar netral.

"Untuk menjatuhkan sanksi apabila terdapat penyelewengan berkaitan dengan netralitas dan profesionalitas," tutur Dimas.

Adapun somasi itu diikuti 33 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 5 individu, termasuk KontraS, YLBHI, Aliansi Jurnalis Independen, Safenet.

Kemudian, Walhi Eknas, HRWG, Greenpeace, Pusaka Bentala Rakyat, ELSAM, JATAM, LBH Jakarta, Trend Asia, Indonesia Corruption Watch, dan lainnya. B

Mereka beramai-ramai menyampaikan somasi kepada Presiden Jokowi agar meminta maaf karena dinilai tidak beretika dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Akhirnya Polisi Akui Minta Rektor Buat Video Terkait Pemilu, Tapi Bukan Testimoni Prestasi Jokowi

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.