Polemik Bantuan Tunai Dampak Inflasi di Balikpapan, Budiono Persoalkan Momentum Masa Tenang Pemilu

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 300 ribu kepada warga Kota Balikpapan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) menuai polemik.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, mempertanyakan urgensi pemberian BLT tersebut di masa tenang Pemilu 2024.

Menurut politisi PDIP ini, ketika Pemerintah Kota memberi bantuan, harus ada dasar yang mendesak dan mempertimbangkan aspek momentum.

"Kalau kayak kemarin waktu pandemi, boleh lah warga dikasih BLT. Tapi kalau sekarang apa urgensinya? Itu memang uang rakyat, tapi jangan dibuat untuk elektoral orang atau kelompok tertentu,” ujar Budiono, Minggu (11/2/2024).

Baca juga: Terjawab Sudah BPNT Februari 2024 Kapan Cair, Cek juga Info BLT Mitigasi Kapan Cair 2024

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono menyoroti waktu penyaluran BLT yang dilakukan di masa tenang Pemilu 2024.

Ia menduga ada motif politik di balik pemberian bantuan tersebut.

Tentu saja, Budiono mempertanyakan nomenklatur dan urgensitas penggunaan dana BTT (Belanja Tidak Terduga) senilai Rp 2 miliar untuk BLT tersebut.

“Saya bukan menyoroti siapa yang menerima, tapi kenapa dijalankan pada saat masa tenang. Apakah (pemerintah kota) sedang memperjuangkan caleg-calegnya? Saya ada fotonya, datanya lengkap,” imbuhnya.

Kota Balikpapan Tinggi Inflasinya

Terpisah, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menjelaskan bahwa BLT tersebut diberikan sebagai bantuan untuk pengendalian dan penanganan inflasi daerah.

Pihaknya mengambil dua langkah cepat intervensi kebijakan pengendalian inflasi daerah.

Di antaranya dengan melakukan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga dan pasokan pahan pokok, dan memberikan bansos pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat.

Baca juga: Rp 600 ribu Cair! Terjawab Bantuan Mitigasi Kapan Cair, Cek Info Kapan BLT Mitigasi Pangan Cair 2024

Berseberangan dengan Budiono, Rahmad Masud menjelaskan, dana bantuan ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan dengan maksimal 5 persen dari nilai anggaran.

“Inflasi di Kaltim itu Balikpapan nomor satu, dari dampaknya kita yang paling tinggi," beber Rahmad Masud.

Makanya ini di pemerintah mendukung bansos ini. "Sebabnya Pak Presiden Jokowi membantu saudara dan keluarga kita yang terkena dampak inflasi,” kata Walikota Rahmad Masud.

Diketahui, bantuan tersebut diberikan kepada 7.363 KK yang terdiri dari data kemiskinan ekstrim, petani dan nelayan, serta pengemudi ojek online.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.