Harga Eceran Tertinggi Beras Medium dan Premium di Kalimantan versi Badan Pangan Nasional

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Inilah penjelasan soal harga bahan pokok (Bapok) untuk Senin (19/2/2024). Informasinya di tingkat nasional, rata-rata harga beras mengalami kenaikan.

Berdasarkan pantauan di laman resmi panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 08.48 WIB, harga beras premium naik sebesar Rp 170 per kilogram (kg) menjadi Rp 16.190 per kg dibandingkan harga beberapa hari sebelumnya. 

Kemudian, harga beras medium turun sebesar Rp 80 per kilogram (kg) menjadi Rp 14.070 per kg dibandingkan harga kemarin.

Padahal, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan HET beras dibagi berdasarkan pembagian wilayah, yakni:

Baca juga: Beras Langka dan Harganya Meroket, Jokowi Tidak Terima Bansos Dituding Jadi Penyebabnya

Zonasi wilayah yakni zona 1 untuk Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi.

Kemudian, untuk zona 2 untuk Sumatera selain Lampung, Sumsel, NTT, dan Kalimantan.

Sementara zona 3 untuk Maluku dan Papua.

Untuk HET beras medium:

- zona 1 Rp 10.900,

- zona 2 Rp 11.500;

- zona 3 Rp 11.800.

Kemudian HET untuk beras premium:

- zona 1 Rp 13.900;

- zona 2 Rp 14.400;

- dan zona 3 Rp 14.800 per kilogram.

Minta Data Beras Dibuka

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah membuka data jumlah beras yang disalurkan untuk bantuan sosial (bansos).

Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan menyoroti, masih tingginya harga beras medium dan premium di pasar. Sedangkan, pemerintah telah memasok beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) ke pasar dan toko ritel selama sepekan.

"Pemerintah menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat dan kami rasa ada beberapa yang memang perlu dikoreksi. Karena yang berhak menerima itu kami akan terus dukung dan support, namun jika yang mampu menerima bantuan tersebut ini yang masalah," ujar Reynaldi saat dihubungi Tribunnews, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Harga Kuliner Ramen ala Shem Signature Balikpapan, Di Jakarta Sudah Lebih Eksis 

Karena itu, ucap Reynaldi, pemerintah seharusnya membuka data penerima bansos kepada masyarakat. Misal, berapa banyak beras yang digelontorkan untuk bansos dan ada berapa banyak beras yang sudah didistribusi atau disuplai ke pasar-pasar.

"Sebenarnya logika sederhana jika pemerintah menggelontorkan beras SPHP yang intinya untuk menstabilisasi harga beras tentu di lapangan tidak akan melonjak," terang Reynaldi.

Menurut Reynaldi, di pasar-pasar dan di ritel, harga beras masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Reynaldi mengatakan, pemberian bansos oleh pemerintah tidak menjadi persoalan, jika penerimanya tepat sasaran.

"Namun jika yang mampu menerima bantuan tersebut ini yang masalah. Maka kami meminta data itu untuk diberikan kepada publik," tambah Reynaldi.

Baca juga: Pj Gubernur Akmal Malik Rapat Inflasi di Kukar, Waspadai Kenaikan Harga Beras

Reynaldi berujar, dalam beberapa pekan ke depan akan memasuki bulan suci Ramadhan dan lebaran.

Sehingga permintaan di pasar akan jauh lebih tinggi. Pemerintah perlu menjaga pasokan dan menjaga harga beras, dan komoditas pangan lain.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ikappi Minta Pemerintah Buka Data Soal Penyaluran Beras Untuk Bantuan Sosial