Pj Gubernur Akmal Malik Rapat Inflasi di Kukar, Waspadai Kenaikan Harga Beras

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik tengah mewaspadai kenaikan harga beras.

Hal itu disampaikannya usai menggelar rapat pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (12/2/2024).

Kabupaten Kutai Kartanegara dipilih sebagai lokasi rapat kerja lantaran merupakan salah satu lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

Akmal Malik pun meminta Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah untuk meningkatkan produksi beras dan tanaman hortikultura lainnya.

Baca juga: Kapolres Kukar AKBP Heri Rusyaman Beber TPS Pemilu Sangat Rawan di Kutai Kartanegara

Permintaan tersebut dilatarbelakangi karena berkurangnya pasokan beras dari daerah penghasil produksi di Sulawesi. 

"Kita tinggal menunggu dampak seperti harga beras yang akan naik. Kita menunggu bagaimana intervensi dari Bulog. Tapi saya juga minta kepada Bupati untuk menggenjot produksi di Kukar," ujar Akmal Malik.

"Ini musim hujan, jadi harus digenjot, karena kita tidak tau anomali cuaca. Bupati dan jajaran juga menyiapkan langkah seperti kompensasi," sambungnya.

Kabupaten Kutai Kartanegara memang menjadi daerah dengan produksi padi terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu ditambahkan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah.

Berdasarkan data, produksi padi di Kukar mencapai 106.117,23 ton gabah kering giling (GKG) atau 61.725,02 ton jika dikonversi menjadi beras.

Capaian sebanyak ini diperoleh dari lahan seluas 26 ribu hektar di Kabupaten Kukar.

"42 persen kebutuhan beras Kaltim berada di Kukar. Ini masuk musim tanam, dan akan kita tingatkan unyuk fokus pada kantong produksi pangannya," kata Bupati Edi Damansyah.

Untuk meningkatkan hasil produksi, Pemkab Kukar mendorong kelompok tani bersinergi melaksanakan gerakan tanam 1.000 hektare lahan.

Gerakan ini diinisiasi langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Baca juga: Bawaslu Kukar Sebar Petugas untuk Mengawasi Serangan Fajar di Desa hingga Gang Sempit

Kementan menginstruksikan seluruh daerah untuk mulai menggarap 1.000 hektare lahan sebagai akselerasi menghadapi ancaman krisis pangan.