Para Menteri Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, PDIP Sebut Tak Pantas

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Pilpres 2024 terkini.

Kendati sudah melewati tahapan pemungutan suar, namun isu Pilpres 2024 masih jadi sorotan publik.

Seperti program makan siang gratis Prabowo-Gibran kembali menjadi polemik.

Terbaru para Menteri Jokowi bahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Hal itu menuai respon dari berbagai macam pihak, salah satunya PDIP.

Ya, PDIP sebut tak pantas program makan siang gratis Prabowo-Gibran dibahas oleh menteri Jokowi.

Hal itu bukan tanpa alasan, lantaran hasil Pilpres 2024 belum final ditetapkan KPU.

Hal itu diungkapkan Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Chico Hakim mengatakan, kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pantas membahas program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Baca juga: Survei LSI: Ganjar-Mahfud tak Mampu Pertahankan Loyalitas Pemilih PDIP, Pindah Haluan Dukung Prabowo

Baca juga: Sri Mulyani Masih Hitung Program Makan Siang Gratis, Airlangga dan Bahlil Bocorkan Sumber Anggaran

Baca juga: Daftar 5 Caleg dari PKS yang Berpotensi Raih Kursi DPRD Kaltim, Ada Nama Sonhaji dan La Ode Nasir

Sebab, proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 belum selesai karena Pemilu tidak hanya sekadar hari pencoblosan, tetapi juga ada penghitungan suara hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini masih proses yang tidak sebentar dan suatu hal yang tidak pantas rasanya berbicara tentang program yang diusung salah satu capres dan cawapres dan sudah seakan-akan menang," kata Chico kepada wartawan, Senin (26/2/2024).

Chico menilai, pembahasan program makan siang gratis oleh pemerintah di tengah proses Pemilu masih berlangsung menunjukkan etika politik semakin jauh dari pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

"Ini dari awal sejak pencalonan Gibran dan jauh dari sebelum pencoblosan juga pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata kita bisa lihat tapi tidak juga diindahkan oleh Bawaslu," ujarnya.

"Dan tidak cutinya para menteri yang mendukung paslon 2 begitu juga kekuasaan dalam hal ini presiden yang secara terselubung melakukan kampanye," ucap Chico menambahkan.

Baca juga: Daftar 5 Caleg dari PKS yang Berpotensi Raih Kursi DPRD Kaltim, Ada Nama Sonhaji dan La Ode Nasir

Menurut Chico, hal tersebut merupakan bagian dari pelanggaran-pelanggaran etika dan norma-norma dalam berpolitik.

"Artinya kami tidak mau mengomentari lebih jauh lagi selain memang mungkin seperti kami awal katakan bahwa program yang ditawarkan itu pun sebenarnya tidak masuk akal," ungkapnya.