Ibu Kota Negara
Target AHY Selesaikan Paket Pengadaan Tanah di IKN Nusantara dalam 100 Hari Kerja, Sikapnya Disorot
Target AHY selesaikan paket pengadaan tanah di IKN Nusantara dalam 100 hari kerja sebagai Menteri ATR/BPN. Sikap AHY jadi sorotan.
Penulis: Aro | Editor: Syaiful Syafar
TRIBUNKALTIM.CO - Target Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN akan menyelesaikan paket pengadaan tanah IKN Nusantara dalam 100 hari kerja.
Sikap AHY terkait IKN Nusantara kini menjadi sorotan karena disebut berubah drastis setelah menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.
Sebelum menjadi Menteri ATR/BPN, AHY melayangkan kritik terhadap IKN Nusantara bahkan meminta anggota fraksi Demokrat di parlemen memberikan catatan kritis.
Namun baru sepekan menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, AHY sudah berubah sikap terkait program IKN Nusantara yang diinisasi Jokowi.
Baca juga: Sebelum Jadi Menteri Jokowi, Daftar Kritik AHY dari Food Estate, UU Ciptaker hingga IKN Nusantara
Baca juga: Tahun Lalu Beri Kritik, Kini AHY sebut Siap Ikut Jokowi Tinggal di IKN Nusantara
Baca juga: Kini Menteri ATR/BPN, AHY akan Kunjungi IKN Nusantara, Kritik Agus Harimurti Yudhoyono Tahun Lalu
Bahkan AHY berjanji akan menyelesaikan seluruh paket pengadaan tanah di IKN Nusantara dalam 100 hari kerjanya.
Adapun hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menuntaskan 9 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan 10 paket pengadaan tanah.
Sementara yang masih dalam tahap pengerjaan ada 11 paket pengadaan tanah yang terus diakselerasi penyelesaiannya.
"80 persen sudah tuntas (pengadaan tanahnya) masih tersisa 20 persen yang perlu dikawal dengan baik, sehingga harapannya 100 hari kerja Menteri ATR/Kepala BPN yang baru ini bisa kita tuntaskan," ujar AHY dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN pada Kamis (29/02/2024).
Dengan selesainya seluruh paket pengadaan tanah IKN, ia berharap memperlancar pengembangan kawasan.
"Mudah-mudahan itu semua bisa mendukung secara penuh pengembangan kawasan dan kita berharap bukan hanya KIPP tetapi juga lokasi pendukung strategis lainnya," tuturnya.
Selain itu, dengan menyiapkan lahan yang clean and clear di IKN, ia berharap kepastian hukum hak atas tanah bisa mendorong peningkatan investasi di Indonesia.
"Dengan demikian, IKN bukan hanya menyedot investasi tetapi bisa mengembangkan ekonomi, bukan hanya tentunya di sekitar IKN tapi juga secara nasional," kata AHY.

Sikap AHY yang ingin cepat selesaikan pengadaan tanah di IKN Nusantara ini berbeda dengan kritiknya Juli 2023 lalu.
Ketika itu, AHY menyebut Pemerintah terburu-buru dalam pembangunan IKN Nusantara.
Baca juga: Alasan Menteri Basuki Hadimuljono Minta Area SPAM Sepaku IKN Nusantara Ditanami Pohon Flamboyan
Kritik AHY
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ia menganggap, pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024 berakhir.
“Semangatnya kita enggak ada masalah.
Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar?” sebut AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (14/7/2023).
Maka, ia mengaku telah menitipkan pada kader Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut.
Menurutnya, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan IKN cepat selesai.
“Jadi, legacy itu tidak harus (sekarang).
Kecuali, memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya,” ucap dia seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
"Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya, bukan kita, nanti diklaim oleh yang lainnya,” sambungnya.
Baca juga: 2 Negara dari Asia akan Realisasikan Investasi Puluhan Triliun Rupiah di IKN Nusantara Tahun Ini
Selain itu, menurut AHY pembangunan IKN jangan sampai investasi di Indonesia untuk projek yang luar biasa besarnya tapi prospeknya belum jelas.
“Ekonomi Indonesia sedang sulit, sedang tidak baik-baik saja,”kata AHY.
Terakhir, AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu.
Jangan sampai, kesejahteraan rakyat dikorbankan demi berbagai proyek pembangunan.
“Ini adalah masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya.
Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita,” imbuh dia.
Pembelaan Demokrat
Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron membela AHY yang berubah sikap dan kini terpukau dengan pembangunan IKN.
"Saya kira itulah sikap obyektivitas dari Mas AHY.
Bagi Demokrat kan semuanya didasarkan kepada rasionalitas.
Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Kantor Presiden di IKN, Progres Pembangunan Capai 74 Persen
Kalau secara rasionalitas ya ini baik bagi negara, baik bagi bangsa, baik bagi rakyat, ya dikatakan baik," ujar Herman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/2/2024).
"Kalau secara rasional pemikiran ketum kami tidak baik, ya pasti akan ngomong tidak baik," katanya lagi.
Herman menyampaikan, jika AHY terpukau dengan IKN, progres yang pemerintah tunjukkan memang betul-betul bagus.
Oleh karena itu, menurut dia, AHY bukan sekadar memuji IKN, melainkan mendatanginya langsung.
"Begitu melihat progresnya baik, ya tentu ketum kami pasti akan menyebutkan baik.
Itulah sikap rasionalitas dari Demokrat," ujar Herman.
Sementara itu, Herman mengingatkan bahwa Demokrat sejak awal selalu bersikap rasional dalam melihat program pemerintah.
Dia mengatakan, Demokrat akan menyampaikan sesuai dengan realita, apakah program pemerintah baik ataupun buruk.
"Oleh karenanya, tentu Mas AHY sudah lihat bagaimana situasi IKN dan progresnya sangat baik.
Ya, oleh karenanya secara obyektif maka disampaikan bahwa itu adalah sikap rasionalitas dari Mas AHY.
Bahwa memang sangat puas dengan apa yang dibangun oleh Presiden Jokowi," kata Herman.
Baca juga: Berubah Drastis dalam 2 Tahun! Ini Potret Perubahan Hutan di IKN Nusantara yang Terekam Satelit NASA
(*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.