Hak Angket Berportensi Ambyar, Pengamat Sebut Jokowi Tak akan Tinggal Diam, Ada Operasi Senyap

Dalam kesempatan berbeda, Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai, hak angket yang diusulkan PKS, PKB, dan PDIP itu berpotensi rungkad, atau secara harfiah berarti runtuh.

Pasalnya, dalam rapat paripurna pada Selasa (4/3/2024), Ketua DPR RI Puan Maharani absen, karena menghadiri KTT Ketua Parlemen Dunia di Paris, Prancis.

Ketidakhadiran Puan tersebut, kemudian menimbulkan persepsi bahwa PDIP belum satu suara soal usulan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Padahal, hanya Fraksi PDIP, PKB, dan PKS yang menyuarakan hak angket pada rapat tersebut.

Sehingga, Arifki pun beranggapan, hak angket yang diusulkan oleh PKS, PKB, dan PDIP itu berpotensi rungkad.

Meskipun, jumlah anggota di DPR dari koalisi pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan 3 lebih dominan, ketimbang paslon nomor urut 2.

"Hak angket yang diusulkan oleh PKS, PKB, dan PDIP antara akad dan rungkad."

"Meskipun jumlah anggota DPR dari partai koalisi 01 dan 03 lebih dominan dibandingkan partai-partai di koalisi 02," ujar Arifki.

Sementara itu, PPP dan NasDem tidak terbuka menyatakan sikap dalam rapat paripurna itu.

Lantaran, kedua parpol tersebut belum memutuskan terkait setuju atau tidaknya soal usulan hak angket Pemilu 2024 itu.

"PPP dan NasDem punya pertimbangkan untuk ikut hak angket. PPP masih berjuang untuk memastikan lolos parlemen di Pileg 2024," tandas dia. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Sebut Jokowi Tak akan Tinggal Diam soal Hak Angket Pemilu 2024, Prediksi Ada Operasi Senyap