Terkuak, Ternyata Cak Imin Tak Perintahkan Kader PKB di DPR Usulkan Hak Angket, PDIP Juga Begitu

TRIBUNKALTIM.CO - Partai-partai pengusung Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tampaknya belum satu suara terkait usulan hak angket.

Hal ini terlihat dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang IV, Selasa (5/3/2024).

Dalam sidang tersebut, hanya anggota fraksi PKB, PKS dan PDIP yang menyuarakan hak angket.

Meski demikian, ternyata tak ada arahan khusus dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kepada anggotanya di DPR RI untuk menyuarakan hak angket.

Padahal, Cak Imin merupakan cawapres Anies Baswedan yang juga ikut menyuarakan hak angket.

Baca juga: Bukan Prabowo, Terjawab Kenapa Feri Amsari Berani Tunjuk Hidung Jokowi Aktor Kecurangan Pilpres 2024

Baca juga: Refly Harun Teriak Lantang Minta Pilpres 2024 Diulang, Pesertanya 01 vs 03, 02 Dibuang ke Laut?

Hal serupa juga terjadi di PDIP, di mana tidak ada perintah khusus dari Ketua Umum Megawati untuk meggulirkan hak angket.

Sikap PKB

Ketidakhadiran Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat rapat paripurna pembukaan masa sidang, Selasa (5/3/2024), menjadi sorotan.

Keberadaan cawapres nomor urut 1 ini tak diketahui, sehingga absen pada rapat yang penting itu.

Bagaimana sikap Cak Imin soal hak angket yang akan digulirkan di DPR?

Terkait hal itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengatakan, hingga saat ini tak ada instruksi dari Cak Imin yang juga Ketua Umum PKB untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Menurut dia, Cak Imin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen.

"Tidak ada arahan (dari Cak Imin) karena beliau percaya kita tahu apa fungsi kita," kata Luluk di gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Dia menilai Cak Imin tak pernah melarang anggotanya berbicara ihwal hak angket.

"Selama ini saya tidak pernah dilarang untuk bicara apa pun, sepanjang tidak ada larangan sih," ujarnya.