Pengamanan Pilkada 2024, Pemkab Kukar Bersama Polres dan Kodim Teken Naskah Perjanjian Hibah Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atau Pemkab Kukar melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Kapolres Kukar AKBP Heri Rusyaman, Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, Dandim 0906 KKR Letkol Czi Damai Adi Setiawan dan Dandim 0908 Bontang Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto.

Juga tidak ketinggalan dihadiri Sekda Kukar Sunggono dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rinda Desianti di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar pada Senin (4/3/2024).

Bupati Edi Damansyah selaku koordinator Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyampaikan ucapan terima kasih.

Baca juga: Panen Raya Padi di Tenggarong Seberang Kukar, Diharapkan Bantu Stabilisasi Beras

Karena tugas-tugas kedinasan dan kelembagaan khususnya TNI Polri dalam menciptakan kondusifitas, ketentraman masyarakat dan kondisi kehidupan masyarakat bisa terjaga secara baik.

"Karena salah satu indikator kondusifitas daerah dan ketentraman masyarakat," tutur Edi Damansyah. 

Bupati Edi Damansyah juga menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolres Bontang dan Dandim 0908 Bontang, karena jarang berkomunikasi, namun Ia memastikan pekerjaannya berjalan baik.

Terkait NPHD, Edi menyebutkan agak terlambat dilakukan, karena tugas-tugas mengawal pemilu presiden dan wakil serta legislatif baru selesai dilaksanakan, saat ini masih finalisasi di kabupaten.

Baca juga: Kukar jadi Lumbung Pangan Kaltim, Bupati Edi Damansyah Terus Tingkatkan Produksinya

Bupati Edi Damansyah juga ingin memastikan anggaran untuk pengamanan Pemilu serentak 2024 ini sudah tersedia di bendahara umum daerah.

“Nanti Bendahara umum daerah pastikan dulu duitnya ada atau tidak, nanti sudah rame di medsos duitnya tak ada,” candanya.

Bentuk Dukungan pada Pilkada 2024

Sementara itu Kaban Kesbangpol Rinda Desianti dalam laporannya menyebutkan kegiatan Penandatanganan NPHD dimaksudkan sebagai bentuk dukungan, peran dan kewajiban Pemerintah Daerah bersama dengan TNI dan POLRI atas terselenggaranya Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang kondusif.

Dengan tujuan terealisasinya dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan terselenggaranya Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang aman, kondusif, serta dalam koridor demokratis dan partisipatif.

"Dan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024," bebernya.

Baca juga: Bupati Kukar Edi Damansyah Minta Perseroda KSDE dan Perseroda TP Ambil Bagian di Proyek IKN

Adapun besaran anggaran yang diperlukan: