Pileg 2024
Cuma Dapat 60 Suara, Terungkap Alasan Sebenarnya Caleg PKS Cilegon Putus Air Warga Setelah 4 Tahun
Seorang caleg PKS bernama Sumedi Madasik menjadi sorotan setelah menghentikan saluran air ke warga.
TRIBUNKALTIM.CO - Seorang calon anggota legislatif (caleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Cilegon, Sumedi Madasik menghentikan penyaluran air ke rumah warga dari sumur bor miliknya.
Dampaknya, warga Cisuru RT 03/06 Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten sulit mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari.
Ternyata inilah alasan caleg PKS Cilegon yakni Sumedi Madasik putus saluran air bersih ke warga.
Baru-baru ini, seorang caleg PKS bernama Sumedi Madasik menjadi sorotan setelah menghentikan saluran air ke warga.
Baca juga: Imbas Mundur dari Caleg, Akun Medsos Ratu Ngadu Bonu Wulla Diserbu, Potensi Diganti Viktor Laiskodat
Baca juga: Terbanyak dari PKS, Daftar Nama 106 Caleg yang Diperkirakan Lolos ke DPRD DKI Jakarta 2024-2029
Baca juga: 40 Caleg Artis yang Gagal Lolos ke DPR RI, Anang, Krisdayanti hingga Aldi Taher dan Vicky Prasetyo
Disebutkan, alasan caleg PKS Sumedi Madasik memutuskan aliran air warga dari bor miliknya lantaran kesal tak mendapat 100 suara.
Terkini, Sumedi akhirnya membeberkan alasan sebenarnya kenapa dirinya tega memutuskan saluran air tersebut hingga bikin warga kesulitan dapar air bersih.
Dilansir Tribun-medan.com dari Kompas.com, Sumedi Madasik mengakui dirinya telah menyetop akses air bersih dari sumurnya ke rumah warga Cisuru.
Namun, Sumedi membantah bahwa penyetopan itu ia lakukan secara sepihak setelah gagal lolos caleg PRD Cilegon dalam Pemilu 2024.
Menurutnya, penyetopan itu dilakukan sementara atas kesepakatan bersama untuk mencari solusi agar bisa menutup beban biaya listrik yang selama ini sudah ditanggungnya.
Dimana ia telah menawarkan biaya pengambilan air dari salurannya dinaikkan dari sebelumnya Rp 10.000 per kubik.
Dia menyebut, warga memang membayar Rp 10.000 per kubik.
Namun, Sumedi hanya menerima Rp 5.000.
Sementara, sisa uang itu dikelola warga setempat untuk perawatan mesin dan beban listrik.
"Itu sudah berjalan empat tahun lebih. Selisihnya antara Rp 2 juta-Rp 2,5 juta setiap bulan,”
“Saya harus mensubsidi pembayaran listrik untuk pengaliran air bersih ke masyarakat," ujarnya dilansir Tribun-medan.com, Jumat (15/3/2024).
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.