Pj Gubernur Justru Ingin Besarannya Ditambah, Ngaku tak Ikut Campur Anggaran Beasiswa Kaltim 2024

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Publik Kalimantan Timur ramai membahas anggaran beasiswa tahun 2024 yang dinilai menurun dibanding tahun sebelumnya.

Kritik dilontarkan masyarakat. Anggaran beasiswa Kaltim pada tahun 2023 sebesar Rp 500 miliar, pada 2024 diturunkan menjadi Rp 200 miliar.

Masyarakat menilai tindakan mengurangi anggaran beasiswa adalah tidak tepat. Karena menganggap beasiswa merupakan program unggulan gubernur sebelumnya yang diapresiasi oleh masyarakat luas.

Baca juga: Disdikbud Kaltim Beber Anggaran Beasiswa Turun Rp 200 Miliar, APBD 2024 Bukan Disahkan Pj Gubernur

Keterangan ini termuat di dalam pemberitaan Tribunkaltim.co berjudul Surat Cinta untuk Pj Gubernur Kaltim: "Sudah Saatnya ada Evaluasi".

Namun terkait pengurangan anggaran ini dibantah Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat bincang santai bersama awak media, Sabtu (16/3/2024).

Dalam proses penganggarannya untuk beasiswa Kaltim di tahun 2024 antara Pemprov dan DPRD kala itu pada tahun 2023 sudah selesai terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan ini sebelum Pj Gubernur menjabat.

Akmal Malik menekankan hanya menjalankan mandat dari apa yang sudah disetujui Pemprov Kaltim yang saat itu dipimpin oleh Isran Noor-Hadi Mulyadi.

"Kemudian juga soal beasiswa. Saya masuk tanggal 4 Oktober 2023, ketika semua perencanaan sudah selesai, semua penganggaran sudah selesai," ujar Malik.

Baca juga: H-5 Beasiswa Kaltim Tuntas 2024 untuk Mahasiswa Dibuka, Pelajari Syarat dan Akses Link Pendaftaran

"Jadi saya nggak ikut campur," tegasnya, menyambung pernyataannya.

Akmal Malik mengungkapkan, jika memang diberi kewenangan dalam penyusunan anggaran untuk tahun 2025 mendatang, khusus untuk beasiswa tentu ia ingin besaran anggaran ditambahkan.

"Mudah-mudahan ke depan kalau saya diberikan kewenangan menyusun perencanaan anggaran (tahun) 2025, kita naikkan itu," ucapnya.

Menurut Dirjen Otda Kemendagri ini juga, kebijakan yang telah ditetapkan pemimpin atau Kepala Daerah sebelumnya tentu tak salah.

Ia tak mengatakan juga bahwa hal ini salah, karena pasti ada kebijakan yang sudah diambil dan Pj Kepala Daerah yang melanjutkan transisi kepemimpinan tentu harus menghormati apa yang telah disepakati sebagai kebijakan.

Baca juga: Beasiswa Kaltim Tuntas 2024 untuk Mahasiswa Dibuka 20 Maret, Ini Syarat dan Link Daftarnya

"Kita paham kondisi fiskal kita tidak ada kebutuhan lain, itu adalah hak preogatif-nya pimpinan. Bahwa terkait beasiswa, itu bukan saya. Tetapi kalau ada keinginan, saya ingin menaikkan ke depan,

Contohnya mendorong anak kaltim masuk ke LPDP, kita siapkan satu tahun, itu lebih bagus dan lebih bergengsi beasiswanya. Tugas kita menyiapkan siapa calon-calonnya untuk ikut LPDP itu," pungkasnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya