Pilpres 2024

Anak Buah Jokowi Bungkam Ketika Anggota Komite HAM PBB Pertanyakan Putusan MK yang Meloloskan Gibran

Presiden Joko Widodo menjadi sorotan dunia internasional terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait netralitas sang presiden di Pilpres.

KOMPAS.com/Rahel
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran mengikuti Pilpres 2024 dipertanyakan oleh Komite HAM PBB. 

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Maman Imanulhaq mengatakan semua pihak sudah melihat bahwa kualitas demokrasi di Pilpres 2024 sangat buruk.

Menurutnya, pemerhati internasional seperti Komite HAM PBB pun sudah mencium buruknya demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Nasib Petisi Bulaksumur, Guru Besar UGM Kecewa Jokowi Tidak Dengarkan Aspirasi

"Saya rasa semua pihak melihat bahwa kualitas demokrasi di pilpres atau Pileg 2024 ini sangat buruk. Dan itu ternyata bisa dirasakan. Apalagi saya sendiri sebagai orang yang jadi caleg dan juga menjadi koordinator juru bicaranya Anies-Muhaimin merasakan itu semua," ujar Maman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

"Dan itu pasti terbaca, tercium oleh pemerhati internasional termasuk dewan HAM, seperti itu," sambungnya.

Menurut Maman, sorotan dari Komite HAM PBB tersebut menjadi catatan bagi Indonesia bahwa produk demokrasi yang dihasilkan di Pemilu 2024 menjadi produk yang memang tidak terlalu bagus.

Dia mengingatkan bahwa catatan seperti itu akan membahayakan bagi Indonesia ke depan. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar"

Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved