PDIP Blak-blakan Sebut Jokowi Antimeritokrasi dan Lakukan Abuse of Power di Sisa Masa Jabatannya

TRIBUNKALTIM.CO - PDIP blak-blakan sebut Presiden Jokowi melakukan kecurangan masif melalui abuse of power di sisa masa jabatannya.

Tak hanya itu PDIP juga menyebut sikap Jokowi mencerminkan antimeritokrasi.

PDIP kini makin terang-terangan mengkritik Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengakui partainya telah khilaf mencalonkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2020 lalu.

Baca juga: PDIP Khilaf Calonkan Gibran jadi Walikota Solo, Hasto Sebut Soal Utang dan Nepotisme Kerabat Jokowi

Baca juga: Bandingkan dengan Sopir yang Tabrakan di Halim, Hasto Ungkap Kekhawatirannya Bila Gibran jadi Wapres

Baca juga: Terjawab Alasan Hak Angket Belum Bergulir, Hasto: PDIP Dapat Tekanan Hukum, Ada Wacana Revisi UU MD3

Hasto mengatakan saat itu PDIP mengusung Gibran karena melihat kepemimpinan ayahnya yakni, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil membawa kemajuan untuk Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Gibran bersama Teguh Prakosa diusung PDIP pada Pilkada Solo tahun 2020 lalu. Namun, dalam Pilpres 2024 Gibran pecah kongsi dengan PDIP setelah ia maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.

Sementara PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Ya kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3).

Namun, kata dia, pihaknya kemudian menyadari ternyata kemajuan era pemerintahan Jokowi itu dipicu beban utang pemerintah yang sangat besar. Menurut Hasto, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar USD, lalu swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar USD.

"Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," ujarnya.

Selain itu, dia menuturkan Presiden Jokowi telah mempraktikkan nepotisme dengan mencalonkan orang-orang terdekatnya pada jabatan publik.

Hasto menyindir kebiasaan Jokowi menunjuk orang-orang dekatnya ketika menjabat sebagai wali kota Solo untuk
mengisi jabatan strategis di pemerintahan.

Menurut Hasto, salah satu syarat mengisi jabatan strategis saat ini adalah harus mengenal Jokowi sejak ia menjadi wali kota Solo.

Baca juga: Megawati Diminta Hadir di Sidang Sengketa Pilpres 2024 oleh Pihak Prabowo-Gibran, Ini Jawaban PDIP

"Di dalam penempatan jabatan strategis pun kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo, ini kan antimeritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan," kata Hasto.

Untuk diketahui, ada cukup banyak pejabat di posisi strategis yang sudah dekat dengan Jokowi sejak sama-sama bertugas di Solo.