14 Lembaga Survei yang Diakomodir Golkar untuk Tentukan Paslon yang Diusung di Pilkada 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Daftar 14 lembaga survei yang diakomodir Golkar untuk tentukan paslon yang diusung di Pilkada 2024, dua di antaranya berseberangan dengan Jokowi.

Pilkada serentak 2024 akan mulai tahapannya pada Mei 2024.

Tahapan Pilkada 2024 diawali dengan pengumuman persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan: 5 Mei-19 Agustus 2024.

Lalu pengumuman pendaftaran pasangan calon: 24-26 Agustus 2024, selanjutnya pendaftaran pasangan calon: 27-29 Agustus 2024.

Baca juga: Terbaru Hasil Survei Pilkada Jateng 2024, Bukan Bambang Pacul atau Sudirman Said Pimpin Elektoral

Baca juga: Terbaru Hasil Survei Pilkada 2024 Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat: Perang Bintang Nasional

Baca juga: Survei Terbaru Pilkada Sulsel 2024, Elektabilitas Menteri Jokowi dan Eks Kapolda Metro Jaya Bersaing

Partai Golkar pun mulai bersiap menghadapi Pilkada Serentak 2024.

Persiapan tersebut dengan ditunjuknya sejumlah lembaga survei untuk dijadikan salah satu faktor dalam menentukan pasangan calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah yang akan diusung.

Menariknya, ada sejumlah lembaga survei yang sempat lantang menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi kini digandeng Partai Golkar dalam rangka persiapan menghadapi pilkada 2024.

Hal itu diketahui dari surat rekomendasi DPP Partai Golkar kepada seluruh pimpinan DPD provinsi dan kabupaten/kota pada 18 Maret 2024.

Surat yang ditandatangani Sekjen Lodewijk F. Paulus dan Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia itu mencantumkan nama 14 lembaga survei yang hasil risetnya patut jadi bahan pertimbangan pengurus daerah dalam menentukan pasangan calon kepala daerah.

Di antara lembaga survei yang direkomendasikan terdapat nama Saiful Muzani Research and Consultant (SMRC) dan Polmark Indonesia.

Baca juga: Siapa Sendi Fardiansyah? Sekpri Iriana Jokowi yang Maju di Pilkada Bogor 2024, Pakai Mode Blusukan

Padahal, pimpinan kedua lembaga tersebut sangat vokal mendukung pemakzulan Presiden Jokowi dan menentang pencalonan pasangan Prabowo-Gibran yang diusung Golkar pada Pemilu 2024 lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Founder & CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera dimakzulkan.

Hal itu menyusul carut marutnya pelaksanaan Pemilu 2024 yang dianggap banyak kecurangan.

“Sebagai warga negara posisi saya tidak berubah dari tahun lalu, menurut saya presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ini kesimpulan pertama yang menurut saya penting sebagai bagian pemilu 2024,” kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/4).

Menurut Eep, eks Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai sudah melanggar sejumlah undang-undang dan tidak boleh dibiarkan.

Konsultan politik pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu menilai Presiden Jokowi harus diadili setelah melakukan sejumlah pelanggaran konstitusi hingga tuntas.

Baca juga: Hasil Survei Elektabilitas Terbaru, Terjawab Cagub Terkuat di Pilkada Jatim, Jabar dan Jateng

Senada, pendiri Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mendorong proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo segera dilakukan untuk mendapatkan pemilu yang jurdil.

Menurutnya, proses pemakzulan Jokowi harus dilakukan karena akan memberikan informasi kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi tidak layak untuk dipilih.

“Harapan saya adalah, harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi,” tegas Saiful Mujani dalam talkshow dalam kanal YouTube Hersubeno Point FNN yang diunggah pada Kamis (11/1).

Profesor ilmu politik yang mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024 itu menyebut bahwa selama ini telah terjadi penyimpangan yang masif terhadap kekuasaan yang dipegang oleh Presiden Jokowi.

“Saya tidak melihat peluang Pemilu kita Jurdil. Jadi sudah terjadi semacam penyimpangan secara sistematik, masif, dan struktur untuk membuat Pemilu kita ini tidak berintegritas, tidak jurdil,” kata Saiful.

Golkar juga merekomendasikan Charta Politika yang selama ini kerap menuding dinasti politik Jokowi.

Direktur Charta Politica Yunarto dalam sejumlah pernyataan mengatakan putra bungsu Jokowi, Kaesang mempertontonkan kaderisasi, rekrutmen yang instannya bahkan mengalahkan Golkar pada masa Orba.

"Dua hari punya KTA, langsung jadi Ketua Umum (PSI)," ujarnya.

Baca juga: Survei Terbaru Pilkada Sulsel 2024, Elektabilitas Menteri Jokowi dan Eks Kapolda Metro Jaya Bersaing

Berikut ini daftar lembaga survei yang direkomendasikan DPP Golkar untuk jadi bahan pertimbangan pengurus daerah dalam menentukan pasangan calon kepala daerah:

1. Saiful Muzani Research and Consultant (SMRC)
2. Indikator
3. Poltracking
4. LSI Denny JA
5. Lembaga Survei Indonesia
6. Parameter Politik
7. Lembaga Kajian dan Opini Publik
8. Ide Cita Research and Consutant (ICRC)
9. Pusdeham
10. Polmark Indonesia
11. Trias Politica Consultant
12. Charta Politica
13. Sinergi Data Indonesia
14. Indonesia Political Review (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pilkada Serentak 2024, Golkar Akomodir Dua Lembaga Survei yang Kerap Berseberangan dengan Jokowi