Pilkada Kaltim 2024

Fakta Unik Surat Mandat DPP Golkar di Kaltim, 3 Orang Kakak Beradik Ditugaskan Maju di Pilkada 2024

Ada yang unik dari surat 'mandat' Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kepada seluruh bakal calon Kepala Daerah yang diumumkan, Sabtu (6/4/2024).

Editor: Doan Pardede
Kolase Tribun Kaltim
Ada yang unik dari surat 'mandat' Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kepada seluruh bakal calon Kepala Daerah yang diumumkan di acara silaturtahmi yang digelar di Ballroom Graha Golkar, Kantor DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, pada Sabtu (6/4/2024). Khusus untuk Kaltim, 3 dari 12 nama yang ditugaskan untuk maju dan bertarung di Pilkada 2024 merupakan kakak beradik, yakni Hasanuddin Masud, Rahmat Masud, dan Rudy Masud. 

Rudi meyakinkan, keluarganya sudah jauh hari membentengi agar tak terjerembab dalam persoalan kasus rasuah (korupsi).

Ia menekankan, benteng itu dikarenakan semua keluarganya lebih-lebih yang terjun ke politik sudah mapan secara ekonomi.

"Alhamdulilah, riwayat keluarga saya, pastikan mapan semua. Jadi, berbuat bukan untuk diri sendiri, bukan kelompok, tapi masyarakat banyak," tutur Bapak 10 anak ini.

Bahkan, ia berucap, jauh-jauh hari keluarga sudah memintanya `pensiun' menjabat sebagai pimpinan di perusahaan agar bisa berfokus di politik.

Istilah yang ia ucapkan, dari kegiatan bisnis, yang bisa menikmati hanya sebagian orang di sekitar perusahaan. Jika terjun ke politik, dan mendapat legitimasi rakyat, ia bisa perjuangan rakyat Kaltim.

Ia berujar urusan politik dan bisnisnya tak akan terkoneksi. Ada aturan, legislator seperti dirinya, tak bisa terdaftar sebagai direksi suatu perusahaan agar tak ada konflik kepentingan. "Dan, kami akan keluar, kami akan fokus di jalur politik," katanya.

Baca juga: Hasto Tantang Jokowi Bersikap Gentleman, Janji di Depan Publik tak Ambil Alih PDIP dan Golkar

Bermanfaat untuk Masyarakat

Wakil Walikota Balikpapan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kota Balikpapan, H Rahmad Mas'ud ikut menjelaskan.

Alasannya terjun ke dunia politik dan birokrasi yaitu ingin berbuat lebih besar lagi untuk warga Balikpapan.

Dirinya yakin dengan terjun ke politik dan birokrasi dapat menjadi jembatan untuk kepentingan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan dan komunikasi politik.

"Saya dan keluarga jujur terjun ke pemerintahan dan politik tidak mencari sesuatu, tapi ingin memberikan sesuatu yang lebih besar untuk masyarakat," ujarnya.

Rahmad menuturkan, terjunnya keluarga Mas'ud ke dunia politik dan pemerintahan hanya mengalir begitu saja.

Tidak di-setting dengan strategi tertentu. Menurutnya, dirinya beserta saudara dipilih oleh masyarakat bukan ditunjuk atau dipilih sendiri.

"Jadi, jika ada yang berpikiran kami sekeluarga ingin membangun dinasti politik, itu sungguh pikiran yang sangat dangkal," ucap Rahmad.

Dikemukakan, di politik dirinya hanya ingin mengabdi. Jika dari sisi pengusaha, Rahmad menegaskan secara finansial dan kesejahteraan sudah lebih dari cukup.

Bahkan selama di pemerintahan dirinya telah berkomitmen tidak mengambil gajinya dan tidak pernah bermain proyek di pemerintahan.

Selain itu, rumah dinasnya pun digunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga dia tetap tinggal di rumah pribadi.

"Adik saya Gafur pun juga sudah komitmen tidak mengambil gaji selama menjabat. Itu bukti bahwa kami tidak mencari sesuatu di sini, tapi ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat," jelasnya.

Rahmad menambahkan, terjun ke dunia politik dan pemerintahan mendapat dukungan penuh dari keluarga, terutama istrinya.

Dia tidak mungkin berada di jalur politik dan pemerintahaan saat ini jika sejak awal tidak mendapat dukungan dari keluarga.

Terkait pembagian waktu antara bisnis dan tugas jabatan, Rahmad menganggap tidak ada masalah. Semua berjalan dengan baik, apalagi perusahaan miliknya sudah berstatus profesional, sehingga manajemen perusahaan tetap berjalan. "Usaha dan tugas tetap jalan. Perusahaan di keluarga kami, khususnya saya sudah profesional. Dirutnya sudah orang luar, direksinya juga orang luar. Jadi gak ada masalah," terangnya.

Dia juga menjelaskan terkait biaya politik dalam bertarung pilkada maupun pemilu. Biaya politik harus digunakan sesuai peruntukkannya, dan sepanjang uang itu bukan uang curian, dan bukan uang orang yang dipakai.

"Uang yang digunakan hasil keringat sendiri, jadi apa yang mau disalahkan terkait cost politic? Uangnya juga uang kami, emang masalah buat loe. Segala perjuangan pasti ada yang dikorbankan, baik materi, waktu ataupun tenaga," paparnya.

Ia menegaskan, usahanya murni bisnis dan tidak ada kaitannya dengan uang negara apalagi dengan politik. Diakuinya, usahanya murni bisnis dan mengalir secara natural.

"Silahkan cek usaha saya. Saya jualan kok, saya dagang, usaha saya transportasi. Kalau ada yang mau sewa armada kami alhamdulillah, bukan main proyek. Dan saya garis bawahi, selama saya menjabat tidak pernah saya main proyek, bisa dicek," pungkasnya.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved