Tanpa Guyuran Bansos yang Masif dan Cawe-cawe Jokowi, Pilpres Bisa 2 Putaran, Penjelasan Ekonom UI

TRIBUNKALTIM.CO - Tanpa guyuran bansos yang masif dan cawe-cawe Jokowi, Prabowo-Gibran cuma dapat suara 42,3 persen, ini penjelasan Ekonom UI.

Proses gugatan Pilpres 2024 masih berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hakim MK baru akan memutuskan hasil sidang gugatan pada 22 April 2024.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Vid Adrison mengatakan, jika tanpa ada cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan guyuran bantuan sosial (bansos), pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hanya meraih 42,38 persen suara di Pilpres 2024.

Baca juga: Tulisan Terbaru Megawati Singgung Jokowi, Pilpres 2024, Kenegarawanan Hakim MK, Bahlil Pasang Badan

Baca juga: Bantah Pernyataan Yusril, Refly Harun sebut Risma Bukan Inisiator Kenaikan Anggaran Bansos El Nino

Baca juga: Begini Jawaban Mensos Tri Rismaharini saat Ditanya Hakim MK Kenapa Jarang Ikut Bagi Bansos

Vid melakukan penelitian untuk melihat kasualitas pembagian bansos menjelang Pilpres 2024 dan efek Jokowi terhadap perolehan suara Prabowo-Gibran.

Perolehan suara sebesar 42,38 persen itu hampir sama dengan hasil survei yang dilakukan Charta Politika pada periode 4-11 Januari 2024 yakni sebesar 42,2 persen.

Menurutnya, hal ini berhubungan dengan perilaku myopic di tengah masyarakat, yakni lebih mempertimbangkan tindakan Jokowi menjelang Pilpres 2024 ketimbang kegiatan atau program pemerintah yang dilakukan dua atau empat tahun lalu.

“Ada perilaku myopic di tengah masyarakat. Orang lebih memikirkan, mempertimbangkan yang lebih dekat terjadi. Misalnya, sebulan terakhir seseorang berbuat baik, maka yang saya ingat adalah kebaikan,” kata Vid dalam keterangannya, Senin (8/4/2024).

Vid menjelaskan, pembagian bansos yang sangat masif menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024 menimbulkan kompetisi tidak adil.

Dia menuturkan, bansos memang berasal dari pemerintah dengan sasarannya adalah masyarakat miskin.

Namun, dari hasil penelitiannya menunjukkan ada pola belanja untuk program perlindungan sosial (Perlinsos) proporsinya meningkat setahun menjelang Pemilu seperti pada tahun 2008, tahun 2013, tahun 2018.

Tetapi, kenaikan anggaran itu mengalami kenaikan drastis pada kurun waktu 2022 hingga 2023 menjelang Pemilu 2024.

Baca juga: Beredar Seruan Demo Akbar Kawal Putusan MK 19 April 2024, Gatot Nurmantyo Bantah Terlibat

“Ketika terjadi kenaikan begitu drastis, apapun alasan sudah ada pembahasan dengan DPR, tetapi ini suatu pola. Apakah ini akan punya dampak? Studi menyebut memang ada dampaknya karena perilaku myopic,” ujar Vid.

Artinya, kata Vid, pendistribusian bansos bisa meningkatkan seseorang untuk memilih kembali orang yang memberi atau membagikan bansos.

Hal ini juga terkonfirmasi hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 19-21 Februari 2024, yakni sebanyak 24,8 persen responden mengaku menerima bansos dari pemerintah.