Menurun selama 3 Tahun Terakhir, Pemkab Mahulu Targetkan Angka Kemiskinan Jadi 9.83 Persen Tahun Ini

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Angka kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data BPS Mahulu, persentase penduduk miskin di Mahulu pada tahun 2021 berada pada angka 11,90 persen.

Kemudian tahun 2022 turun menjadi 11,55, kembali turun pada tahun tahun 2023 menjadi 11,38 persen.
Demikian yang disampaikan Asisten 1 Pemkab Mahulu, drg Agustinus Teguh Santoso kepada TribunKaltim.co, Sabtu (13/4/2024). 

Baca juga: Pemkab Mahulu Ajak Pemerintah Kampung Atasi Stunting lewat Program Gebrak

Meski mengalami penurunan selama tiga tahun, namun ia tetap mengingatkan Pemkab Mahulu untuk terus bergerak menuntaskan angka kemiskinan.

"Meskipun angka kemiskinan kita turun, tapi jangan membuat kita lengah, namun harus menjadi bahan bakar dalam upaya menuntaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat," katanya, Sabtu (13/4/2024).

Selanjutnya dalam RPJMD tahun 2021-2026, Pemkab Mahulu menetapkan target untuk mengurangi tingkat kemiskinan pada tahun 2024.

Tahun ini, Pemkab Mahulu menargetkan angka kemiskinan berada pada angka 9,83 persen.

"Untuk mencapai hal ini, peran serta aktif dari berbagai elemen masyarakat sangat diperlukan. Angka kemiskinan kita pada tahun 2023 hanya 11,38 persen," ujarnya.

Baca juga: Pengusaha Kantin di Kapal Mahulu-Samarinda Mengaku Raup Untung Besar pada Libur Lebaran 2024 Ini

Meski begitu, ia mengunglapkan bahwa angka ini merupakan angka kemiskinan tertinggi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Angka kemiskinan di Mahulu merupakan angka kemiskinan tertinggi dari antara 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim.

"Di antara 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu menjadi tugas bersama kita, bersama-sama mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Mahulu," ucapnya.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan dengan melakukan validasi data penduduk miskin di Mahulu.

Hal ini dinilai menjadi bagian yang sangat penting sebagai salah satu langkah awal menekan angka kemiskinan.

"Bagaimana cara kita mengintervensi kemiskinan kalau kita tidak tahu di wilayah kita masing-masing, terutama para petinggi tidak tau mana warganya yang dikatakan miskin, tidak memegang data by name, by addressnya," jelasnya. (TribunKaltim.co/Kristiani Tandi Rani)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.