Pembebasan Lahan Jadi Kendala untuk Pengembangkan Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kini, Kota Samarinda masuk dalam konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Bahkan, Kota Tepian ini telah ditetapkan sebagai kota penyangga yang diusung sebagai 3 cities connected, diantaranya yakni Balikpapan - IKN - Samarinda.

Sebagai pemangku kebijakan daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda juga tak kalah semangat menyokong pembangunan IKN untuk tumbuh bersama.

Ditambah lagi, kabarnya IKN di desain pemerintah nasional sebagai Ibu Kota Nasional terbaik di dunia.

Dalam artian, daerah-daerah penyangga juga harus mengikuti perkembangan IKN dari semua sektor, seperti ekonomi, lingkungan, termasuk infrastruktur.

Baca juga: 96,4 Persen Masyarakat Puas Atas Kinerjanya Pimpin Samarinda, Andi Harun Akui Masih Banyak PR

Baca juga: Hasil Survei Pilkada Samarinda 2024 Elektabilitas Andi Harun Capai 91 Persen, Unggul Strong Voters

Sebab itu, Walikota Samarinda Andi Harun beserta jajarannya melakukan peninjauan ke berbagai lokasi yang dicanangkan sebagai pelabuhan penumpang dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) baru, yakni di PT Pelabuhan Peti Kemas Samudera Palaran di Kelurahan Bukuan pada hari ini, Sabtu (20/4).

Adapun dua lokasi lainnya yang berkesinambungan adalah lahan di Jalan Kelapa RT 08 di Kecamatan Palaran, dan Kawasan Balik Buaya di Batuas yang berjarak 8 kilometer dari Pelabuhan Peti Kemas.

"Salah satu infrastruktur strategis dalam mendukung IKN adalah pelabuhan. Kita sudah memiliki PT Pelabuhan Peti Kemas Samudera Palaran, namun dengan perkembangan IKN nanti, praktisnya kita pasti butuh pengembangan. Karena dari tahun ke tahun sejak 2010 sampai 2023 saja sudah hampir mencapai 300 ribu fasilitas di Pelabuhan Palaran," papar Andi Harun, Sabtu (20/4).

Namun, Andi Harun menjelaskan bahwa untuk membangun pelabuhan penumpang sebagai penunjang mestinya membutuhkan tambahan lahan.

Belum lagi, pihaknya menemukan banyak PR yang harus diselesaikan sepeti akses menuju lahan pembangunan yang dinilai sulit akibat padatnya rumah warga yang berdiri di atas bantaran sungai.

Sebab itu, menurut penjelasan Andi Harun, harus dilakukan pembebasan lahan dan . Lantaran lokasi pembangunan pelabuhan penumpang ini sangat strategis karena bersebelahan langsung dengan Pelabuhan Samudera Palaran.

"Dua alternatif pembebasan lahan, pembebasan lahan milik masyarakat sekitar atau pembebasan lahan milik pribadi Pak Abun. Tapi kendala lainnya saat di lapangan kita tidak bisa langsung ke lokasi pelabuhan penumpang itu. Kita harus turun karena akses jalannya sangat sempit, makanya harus ada pembebasan lahan," tegasnya.

Tak sampai di situ saja, jika sudah melakukan pembebasan lahan, pihaknya juga perlu melakukan desain ulang dengan konstruksi pelabuhan yang luas berdimensi dalam jangka panjang yang hanya mampu bertahan 5 hingga 10 tahun ke depan, yang tentunya akan membutuhkan anggaran baru.

"Sehingga alternatifnya nanti akan dimulai dengan tahap pertama sambil dipetakan. Kalau bisa dari akses jalan bisa langsung ke arah existing PT Pelabuhan Samudera Palaran, sehingga terkoneksi," jelasnya.

Ia memaparkan, setelah melalui pembebasan lahan, di tahap pertama pihaknya akan membangun pelabuhan penumpang. Mengingat kawasan tersebut sudah masuk dalam ranah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

"Karena sejak tahun lalu Pemkot Samarinda membuat perencanaan alternatif agar bisa dikembangkan dengan RIP yang baru yang tidak ada sandera soal kebutuhan lahan. Harapannya, di Pelabuhan Samudera Palaran tetap berfungsi, dan RIP barunya juga. Selanjutnya akan kami komunikasikan lagi dengan semua stakeholder, yakni PT RAE, Pemkot Samarinda dan PT Samudera Indonesia," tandas Andi Harun.

Baca juga: Andi Harun Heran Atas Komentar Rudy Masud soal Gubernur Kaltim Sebelumnya Tak Mampu Melobi ke Pusat

Andi Harun juga menyampaikan bahwa sebelumnya Pemkot Samarinda telah melakukan MoU dengan PT RAE dan mendorong PT Samudera Indonesia untuk segera mengambil keputusan internal terkait rencana tersebut.

Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan pelabuhan penumpang baru.

Dengan RIP baru, Pemkot Samarinda menargetkan pembangunan pelabuhan yang sempurna dengan jangka waktu 150 hingga 200 tahun ke depan.

“Mungkin kita mulai dulu tanpa multipurpose, kemudian sambil menunggu penyelesaian pergeseran perubahan RIP berlokasi di sini.

Sehingga kita bisa operasikan sebagai tersus. Selajutnya jika RIP sudah disusun, maka kita bisa melanjutkan pembangunan multipurpose nya, dalam artian bisa semua bentuk item. Sekaligus area pergudangan. Karena kurang lebih lahan di sini 35 hektare,” timpalnya. (*)