RSUD AWS Samarinda Optimalkan Layanan Gratispol Kesehatan untuk Peserta BPJS

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - RSUD Abdul Wahab Sjachranie (AWS) Samarinda sebagai rumah sakit rujukan nasional dan regional Kalimantan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanannya. 

Salah satu langkah nyata adalah penerapan program Gratispol Kesehatan yang berpegang pada Standar Pelayanan Permenpan RB No 15 Tahun 2014.

Standar ini menjadi acuan penting dalam menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat, terjangkau, mudah diakses, dan terukur bagi masyarakat.

Direktur Utama RSUD AWS Samarinda, dr Indah Puspitasari, MARS, menegaskan bahwa program Gratispol diperuntukkan bagi pasien dengan keluhan penyakit serius yang membutuhkan fasilitas lengkap dan tenaga medis berkompeten.

“Kami tidak membedakan kelas rawat inap. Semua pasien mendapat pelayanan dokter dan perawatan sama, yang membedakan hanya fasilitas tempat tidur,” ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (18/9/2025).

Baca juga: BREAKING NEWS: Gubernur Kaltim Serahkan Bantuan Gratispol di Balikpapan

Sejak diluncurkan, program ini mendapat respon positif masyarakat. Tercatat pada Agustus 2025 ada 27 pasien yang memanfaatkan layanan ini, dan pada 1-16 September 2025 bertambah menjadi 28 pasien peserta JKN-BPJS Kesehatan.

Menurut dr Indah, data ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat Kaltim untuk memiliki kartu BPJS Kesehatan.

Namun, ia juga mengungkapkan masih ada sekitar 360 ribu warga Kaltim yang belum memiliki BPJS. Kendala lain yang kerap ditemui adalah pasien tidak membawa identitas saat berobat.

Untuk mengatasi hal ini, RSUD AWS bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) agar pasien tetap bisa terlayani.

Sebagai program baru, dr Indah mengakui adanya sejumlah tantangan dalam implementasi, mulai dari kelengkapan dokumen hingga koordinasi dengan pasien.

“Kami selalu mendorong pasien untuk melengkapi persyaratan, karena ini menyangkut akuntabilitas anggaran. Semua harus sesuai standar agar pelayanan tetap transparan dan tepat sasaran,” jelasnya. (*)