Soal Pengumpulan KTP untuk Basri-Najirah Maju Pilkada Bontang, Begini Tanggapan DPW PKB Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan tanggapan santai soal pengumpulan sejumlah KTP dukungan untuk Basri Rase-Najirah.

Menurut elite PKB Kaltim, hal itu tak perlu menimbulkan asumsi dan spekulasi lebih jauh karena proses di internal partai masih terus berjalan.

"Itu tidak apa, alternatif saja. Saya kan slow saja, diskusikan baik–baik, aman saja. Yng pasti internal PKB sedang berproses dan semua keputusan ada di DPP PKB," sebut Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, Selasa (23/4/2024).

Ia tak setuju ada statement-statement yang menarasikan bahwa DPW PKB Kaltim berupaya menjegal pencalonan Basri Rase di internal.

Terlebih setelah Sutomo Jabir muncul dan diberi mandat untuk maju di Pilkada Bontang 2024. 

Baca juga: Wakil Walikota Najirah Apresiasi PHM Bontang Kumpulkan KTP untuk Pilkada 2024 Jalur Independen

Udin -begitu ia disapa- menegaskan, pengurus di kabupaten/kota tak perlu khawatir dengan kondisi politik hari ini. 

Peluang maju pada Pilkada 2024 terbuka bagi siapapun kader PKB, sedangkan pemberian mandat merupakan kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. 

Tetapi, keseluruhan mekanisme tetap wajib dilalui sesuai dengan aturan organisasi partai. 

"Ini kan masih berproses. Semua tahapan masih pendaftaran, kok seakan-akan sudah mau selesai saja sih, dan DPW seakan-akan menjegal. Yang berhak mengeluarkan SK DPP, kita tak punya hak menjegal dia," tegas Udin.

Baca juga: PHM Bontang Kumpulkan KTP untuk Basri Rase-Najirah, Udin Mulyono Anggap Ada Upaya Menjegal

Sebelumnya diberitakan Tribunkaltim.co, Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) Kota Bontang mempersiapkan Basri Rase-Najirah untuk maju Pilkada Bontang 2024 lewat jalur independen.

PHM mengklaim telah mengantongi 10 ribu KTP buat Basri Rase-Najirah.

Ketua PHM Bontang, Udin Mulyono mengatakan, gerakan pengumpulan KTP sudah dilakukan sejak seminggu yang lalu.

Langkah itu diambil mengantisipasi dinamika politik yang terjadi belakangan ini.

"Kami menilai ada upaya menjegal pasangan ini, makanya bergerak cepat. Kami tidak ingin Pak Basri dan Ibu Najirah ketinggalan perahu pada momen-momen akhir," kata Udin saat ditemui TribunKaltim.co di kantor PHM, Minggu (21/4/2024).

Menurut Udin, memenuhi ambang batas syarat dukungan sebanyak 13.160 KTP bukan perkara susah.

Dengan kerja tim, pihaknya berhasil mengumpulkan 10 ribu KTP selama satu pekan.

"Kami tidak punya target, sebanyak-banyaknya. Sampai masyarakat tidak lagi memberikan dukungan," bebernya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.