Bila Sudah Tak Sejalan, TKN Sebut PDIP Bijaksana Bila Tarik Semua Menterinya dari Kabinet Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan pihak PDIP yang menyebut bahwa Presiden Jokowi bukan lagi kadernya mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Silfester Matutina

Silfester Matutina mengatakan, PDI-P lebih baik menarik seluruh menterinya dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Silfester merespons PDI-P yang menggugat proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Lalu, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunda penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Baca juga: Jokowi Dikabarkan akan Berikan Satyalancana kepada Gibran dan Bobby Nasution, Respons Istana

Dia meyakini bahwa upaya PDI-P ke PTUN itu tidak akan bisa menggagalkan Prabowo-Gibran yang sudah resmi menjadi calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Adapun sejumlah kader PDI-P masih berada di dalam kabinet Jokowi, seperti Tri Rismaharini, Azwar Anas, hingga Yasonna Laoly.

"Kenapa harus mereka ajukan PTUN terus bikin statement agar KPU membatalkan penetapan pleno presiden-wapres terpilih hari ini di KPU? Padahal, kita tahu bahwa putusan MK (Mahkamah Konstitusi) itu sudah final, jadi memang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Seluruh penyelenggara pemilu harus mematuhi itu. Jadi tidak ada masalah," ujar Silfester saat dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

"Menurut saya, kalau langkah mereka PTUN itu belum ada sejarahnya langkah-langkah ini bisa batalkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Maksud saya, lebih baik daripada capek-capek untuk PTUN, yang paling gampang itu PDI-P menarik menteri-menterinya dari kabinet Pak Jokowi. Karena itu yang lebih memungkinkan dan gampang untuk dilakukan," katanya lagi.

Silfester mengatakan, langkah PDI-P yang menggugat proses penyelenggaraan Pilpres 2024 ke PTUN merupakan salah satu bentuk emosi PDI-P kepada Jokowi.

Selain itu, Silfester mengungkit PDI-P yang menyebut bahwa Jokowi dan Gibran sudah bukan kader mereka lagi.

"Kalau begitu, kan berarti sekarang menteri-menterinya harus ditarik dong, gentleman juga. Mengatakan Pak Jokowi dan Gibran bukan anggota PDI-P, tapi kok masih betah di kabinet Jokowi? Lebih jantan, bijaksana itu PDI-P tarik seluruh menteri biar diganti sama orang-orang yang benar-benar sehati dengan Presiden Jokowi," kata Silfester.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum PDI-P Gayus Lumbuun meminta KPU RI menunda penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih yang dijadwalkan pada Rabu ini.

Menurut Gayus, penetapan perlu ditunda karena proses hukum di PTUN masih berjalan.

PDI-P menggugat KPU ke PTUN atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024.

Perkembangan terakhir, Ketua PTUN Jakarta yang menyatakan bahwa permohonan PDI-P layak dilanjutkan menuju sidang pokok perkara dalam proses penelitian (dismissal process).

"Saya harus menegaskan sidang putusan hari ini di PTUN dipimpin oleh Ketua PTUN Jakarta. Hasil dari putusan yang disampaikan adalah permohonan kami layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara karena apa yang kami temukan seluruhnya tadi pagi menjadi putusan ini," kata Gayus di Kantor DPP PDI-P Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2024).

Oleh karena itu, Gayus meminta KPU taat hukum atas proses tersebut.

"KPU harus taat hukum, asas hukum. Kalau KPU buru-buru membuat penetapan paslon (pasangan calon), ya ini menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan di PTUN. Yang beberapa hari nanti terus berjalan," ujar Gayus.

7 menteri dari PDIP yang Ada di Pkabinet Jokowi:

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung

Menkumham, Yasonna Laoly

Menteri Sosial, Tri Rismaharini

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki

Menteri PAN-RB, Azwar Anas

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono

Baca juga: Putusan MK Soal Bansos Jokowi, Anies Senyum Kecut, Ganjar Langsung Pakai Kacamata dan Sibuk Ngetik

Usai Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi Kini Diklaim Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut bukan lagi bagian dari kader PDI Perjuangan (PDIP).

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, Senin (22/4/2024).

Sebab, kata Komarudin, Jokowi berada di kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.

"Ah orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDIP, yang benar saja," ujar Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.

Terbaru, Jokowi ditanya awak media soal dirinya yang disebut bukan lagi kader PDIP.

Menanggapi hal ini, Jokowi hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih.

"Ya, terima kasih," ucap Jokowi usai menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Kesehatan di Tangerang, Banten, Rabu (24/4/2024).

Setelah PDIP menyebut Jokowi bukan bagian kadernya lagi, Partai Golkar mengatakan mantan Wali Kota Solo itu sebagai keluarga besar.

Bahkan, putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka juga disebut sudah masuk keluarga besar Partai Golkar.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, merespons kabar Jokowi dan Gibran bukan lagi sebagai kader PDIP.

Airlangga pun mengklaim, Jokowi dan Gibran gabung Partai Golkar hanya menunggu pengumuman resmi sebagai bagian dari formalitas.

"Bagi kami Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar," ungkapnya di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

"Tinggal tentunya formalitasnya saja," jelas Airlangga.

Selanjutnya, Airlangga menekankan Partai Golkar terbuka bagi kader terbaik bangsa, termasuk Jokowi dan Gibran.

Terlebih, lanjut Airlangga, Presiden Jokowi memiliki kedekatan dengan Partai Golkar.

Ia menyebut, pencalonan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto adalah mandat dari Golkar.

"Bahwa Pak Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar, dan kedua, Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme Rapimnas resmi," terang Airlangga.

Posisi yang Diberikan Golkar untuk Jokowi

Meski menyebut Jokowi sudah masuk dalam keluarga besar partainya, namun Airlangga belum mengungkapkan terkait posisi Jokowi di Golkar.

Menurut Airlangga, posisi di Golkar tergantung bagaimana kesediaan Jokowi.

"Kalau posisi tergantung beliau. Karena beliau sekarang milik bangsa. Beliau milik semua partai," ungkapnya, Rabu.

Airlangga mengatakan, Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih juga punya sikap terbuka dengan Jokowi.

Ia pun menyinggung tak ada syarat tertentu bagi seseorang untuk menjadi kader Partai Golkar.

Baca juga: Wakil Bobby Nasution Siap Jadi Bakal Calon Walikota di Pilkada Medan 2024, Respons Menantu Jokowi

"Dan saya dengarkan tentu Pak Prabowo juga beliau juga terbuka dengan Pak Presiden."

"Kalau menjadi anggota kan enggak ada syarat," papar dia.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com, dan Tribunnews.com dengan judul Usai Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi Kini Diklaim Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar